HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Memasuki hari kedua, situasi masih tegang di lokasi pembongkaran bangunan bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) di Jl Dr Soetomo. Pada Rabu 8 Juli 2020, petugas Pemerintah Kota Samarinda, Kaltim, masih dihadang warga setempat.
Warga yang menghadang dibantu juga oleh para mahasiswa yang tergabung dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Ratusan aparat Satpol PP dan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terlihat hanya bisa berdiri dan tak mampu bergerak membersihkan bangunan di SKM.
Warga dan mahasiswa menuntut dialog agar ganti rugi pembongkaran bangunan liar SKM dibicarakan kembali.
“Kami mendukung 100 persen program pemerintah (pembersihan SKM untuk penanganan banjir) tapi kami ingin ada kejelasan pembayaran ganti rugi. Jangan seperti ini, kami dipecah-pecah dan diintimidasi,” ujar warga dalam orasinya.
Kabid Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Permukiman Samarinda, Joko Karyono menjelaskan ada 27 warga sudah mendapat dana kompensasi.
Dana kompensasi diberikan pada hari Selasa 7 Juli 2020, kepada 7 warga. Berikutnya, hari ini, ada 20 warga yang menerimanya.
“Kami secepatnya menyelesaikan dana kompensasi yang dibayarkan ke warga,” ujar Joko.
Dana kompensasi yang diberikan bervariasi antara Rp 3,7 juta sampai Rp 75 juta. Pemkot berencana membongkar 210 bangunan di SKM dengan segmen RT 28 Pasar Segiri.
Penulis: Amin
