27.8 C
Samarinda
Thursday, June 30, 2022

Gugatan Makmur Ditolak Hakim, Golkar Serahkan Putusan Pengadilan ke Pimpinan DPRD

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengaku telah menyerahkan hasil putusan Pengadilan Negeri Samarinda terkait hasil gugatan yang dilayangkan oleh Makmur HAPK.

Diketahui, majelis hakim PN Samarinda menolak seluruh gugatan yang dilayangkan kader senior Golkar Kaltim itu terkait PAW dirinya dari kursi Ketua DPRD.

“Ya kami tadi Fraksi Golkar telah menyerahkan hasil putusan Pengadilan Negeri Samarinda ke pimpinan, tadi yang menerima Pak Samsun. Dan kita juga sudah bersurat resmi untuk pimpinan untuk segera menindaklanjuti surat tersebut dan kemudian mengirimkan ke Kemendagri dan Gubernur,” ucapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin 27 Desember 2021.

Dia menjelaskan, seluruh mekanisme pengajuan pergantian posisi Ketua DPRD Kaltim telah diikuti. Dirinya pun meminta agar semua pihak dapat bersama-sama untuk menghormati putusan tersebut.

“Pak Gubernur beberapa waktu ada bersurat ke pimpinan DPRD, kemudian meneruskan ke fraksi. Karena fraksi kemarin ada mengirimkan surat, menanyakan untuk progres tidak lanjut surat tersebut. Pak Gubernur sudah menjawab, intinya tidak dapat memproses karena masih ada gugatan, jadi menunggu putusan Pengadilan Negeri. Karena sudah ada surat dari Pengadilan Senin kemarin, maka kami langsung serahkan untuk ditindaklanjuti,” terangnya.

“Kalau bicara alur, harusnya tidak ada lagi yang harus diperdebatkan. Karena mekanisme kita penuhi semua, kita taat aturan lah. Mekanisme partai sudah, dibawa ke Pengadilan Negeri juga sudah, maka saya berharap semua pihak untuk menghormati semua proses yang sudah ada dan kita jalankan semua,” sambungnya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengaku telah menerima surat yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dia mengatakan telah membuat disposisi untukĀ  menindaklanjuti surat tersebut. “Pak Sekwan sedang berada di luar kota, mungkin besok pulang. Tapi saya buat disposisi, menindaklanjuti. Intinya Golkar menyampaikan pada kami, terkait keputusan Pengadilan Negeri bahwa keputusannya menolak permohonan pemohon. Bahwa keputusan Mahkamah Partai sudah dianggap final,” katanya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin 27 Desember 2021 petang.

Dia menegaskan, pihaknya akan menunggu keputusan dari Kementrian Dalam Negeri untuk pergantian kursi Ketua DPRD Kaltim.

“Surat Gubernur itu yang menjadi pertimbangan Mendagri. Makanya kita tidak berpatokan pada bulan dan tahun, kita patokannya pada keputusan Mendagri ketika tidak ada upaya hukum lain,” tegasnya.

Penulis: Ningsih

Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU