23.4 C
Samarinda
Thursday, August 11, 2022

Kaltim Ditegur Mendagri karena Dana “Nganggur” Rp 2,07 Triliun, Ternyata Akibat Ulah Pusat Sendiri

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDApan> Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi angkat suara terkait teguran yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Teguran itu lantaran Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang punya dana “nganggur” cukup besar di Perbankan yakni sebesar Rp 2,070 triliun.

Ditemui di Rumah Jabatan (Rumjab) Wakil Gubernurpan> Kaltim, Senin 27 Desember 2021, Hadi mengatakan bahwa teguran yang disampaikan oleh Tito Karnavian tersebut ditujukan kepada seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. “Seluruh Indonesia itu,” ujarnya.

Disinggung mengenai upaya apa yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim untuk menindaklanjuti teguran Mendagri agar segera menggunakan dana, Wagub memastikan telah mendorong percepatan serapan anggaran.

Namun, kata dia, ada beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kendala. “Ternyata ada beberapa aturan yang memang dari pusat yang akhirnya membuat masalahnya menjadi lambat. Jadi, Silpa itu terjadi karena adanya aturan pusat yang berubah-ubah. Sehingga otomatis dana itu akan digunakan pada angggaran 2022,  nanti akan diatur lagi,” ujarnya.

Anggota DPRD Kaltim Syafruddin mengatakan, Pemprov Kaltim tidak dapat memegang komitmennya untuk membangkitkan perekonomian rakyat di tengah pandemi sesuai keinginan Presiden Jokowi.

Tak berjalannya perekonomian rakyat terjadi karena program Bantuan Keuangan (Bankeu) tidak jelas. Ini berdampak pada semua pihak. “Kalau Bankeu jelas, efeknya besar di situ, faktanya Pemprov Kaltim masih besar endapan duitnya, makanya mereka ditegur oleh Mendagri,” katanya.

Politisi dari Partai PKB ini meminta agar Pemprov Kaltim melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh Kepala OPD yang ada di lingkup kerjanya.

“Harusnya ini menjadi bahan evaluasi Gubernur, artinya anak buahnya yang tidak bisa bekerja harus diganti. Kita minta untuk menertibkan anak buahnya yang tidak bisa bekerja, yang tidak mampu menterjemahkan apa keinginan pak Gubernur,” pungkasnya.

Penulis: Ningsih

Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU