Beranda BUMI ETAM Gubernur Kaltim Ikuti Penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Kerja Kemendagri dan BPKP Secara...

Gubernur Kaltim Ikuti Penandatanganan Nota Kesepakatan Rencana Kerja Kemendagri dan BPKP Secara Virtual

Gubernur Kaltim Hadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan
Penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja secara virtual, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI digelar di ruang Heart of Borneo (HOB) Kantor Gubernur Kaltim (foto: Ningsih/headlinekaltim)
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor mengikuti penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja secara virtual, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI pada Rabu, 2 Desember 2020.

Acara digelar di ruang Heart of Borneo (HOB) Kantor Gubernur Kaltim diikuti juga oleh seluruh kepala daerah, Bupati, Walikota, Forkompinda dan Kepala Perwakilan BPKP masing-masing provinsi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja ini merupakan lanjutan dari MoU yang telah dilakukan sebelumnya bersama antara pemerintah dengan BPKP.

Setiap Rupiah Bermanfaat untuk Rakyat

Menurutnya, BPKP sebagai pemeriksa internal pemerintah sangat penting untuk mengawal pemerintah, terutama pemerintah di daerah agar dapat berjalan lancar, terutama dalam program anggaran “setiap rupiah bermanfaat untuk rakyat”.

Advertisement

“BPKP sangat penting untuk melakukan pengawasan dan pendampingan. Kita faham, tidak semua daerah memiliki kapabilitas yang cukup dari sisi anggaran dan lain-lain,” ucap Tito Karnavian.

Mendagri berharap BPKP terapkan fungsi pendampingan bagi kepala daerah yang ingin bersungguh-sungguh membangun daerahnya.

Setelah melakukan rapat penandatanganan nota kesepakatan tersebut, lanjut Tito Karnavian, yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi program kerja anggaran tahun 2020, termasuk APBD tahun 2020 dan APBN.

Pasalnya, ia beralasan negara saat ini mengalami problematika yang sama, baik yang terjadi di pusat maupun daerah.

Baca Juga  Gubernur Kaltim Ikuti Upacara Virtual Hari Kesehatan Nasional ke-56

“Pandemi menjadi perubah apa yang kita rencanakan di akhir tahun 2019. Ada perubahan, ada yang bisa dikerjakan, ada yang tidak. Pandemi ini berpengaruh pada sektor ekonomi dan sosial,” katanya.

Untuk itu, kata Tito Karnavian, Pemerintah pada bulan Maret lalu mengambil langkah-langkah dengan mengeluarkan peraturan refocusing APBD untuk dialokasikan penanganan Covid-19, kesehatan dan stimulus ekonomi agar tetap bisa survive.

“Kontraksi ekonomi akibat pembatasan membuat terjadinya perubahan dalam perencanaan dan kapasitas fiskal. Pendapatan juga ikut berkurang,” ujarnya.

Terpisah, Gubernur Kaltim Isran Noor menilai penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja ini antara pemerintah daerah dengan perwakilan kepala BPKP di daerah sangat penting, khususnya di Kaltim.

“Artinya ini sebuah kesepakatan yang memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan BPKP , dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi pembangunan di Kaltim,” kata Gubernur Kaltim Isran Noor usai mengikuti acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut. (ADV)

Penulis : Ningsih

Editor : Amin

Komentar
Advertisement