Gubernur Heran Angka Kematian Ibu Hamil dan Bayi Tinggi di Kaltim
Gubernur Isran Noor. (ningsih/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Berdasarkan 7 indikator kesejahteraan nasional, ada 4 poin yang jadi nilai minus di Kaltim. Yakni, angka pengangguran yang banyak, tingginya angka kematian ibu melahirkan, tingginya angka kematian bayi, dan tingkat genio ratio tidak merata.
Berikut perbandingan 7 indikator kesejahteraan nasional dan Kaltim dalam grafis:
Hal itu menjadi catatan penting yang disampaikan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim pada acara Penyematan Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) tahun 2021 BKKBN, yang dilaksanakan di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis 21 Oktober 2021.
Sebelumnya, catatan 7 indikator kesejahteraan tersebut juga disampaikan oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri saat bertandang ke Gedung DPRD Kaltim pada 14 Oktober 2021 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor mengakui terkait dengan indikator tingginya angka kematian ibu hamil dan kematian bayi di Kaltim.
Namun, dia merasa heran dengan tingginya angka kematian ibu hamil dan bayi. Sementara indikator lainnya berhasil dilalui dengan sukses oleh Kaltim. Bahkan, melampaui angka nasional.
“Di Kaltim itu aneh, agak aneh memang. Pendapatannya tinggi, nilai ekspor Kaltim tinggi, tapi kematian bayi dan ibu hamil masih tinggi. Dan itu bahkan lebih di angka nasional. Artinya, kalau semakin kecil dia, semakin bagus. Tapi kalau dia persentasenya besar, semakin tidak bagus. Itu yang menjadi pertanyaan yang menurut saya harus dicari, mengapa?” katanya pada awak media usai menghadiri acara penyerahan penyemangat penghargaan MKK.
Adapu upaya Pemprov Kaltim untuk mendongkrak indikator-indikator kesejahteraan yang masih dinilai lebih rendah dari angka nasional, Isran Noor menyebut pihaknya telah melaksanakan berbagai macam program yang dikaitkan dengan program BKKBN.
Seperti anggaran yang digelontorkan untuk menyukseskan program tersebut sebesar Rp 50 juta per desa. Anggaran tersebut digunakan untuk mengatasi masalah ibu hamil dan perawatan bayi.
“Kita tahun 2021 sudah menggelontorkan fasilitas pembiayaan itu, setiap desa Rp 50 juta. Tapi, itu belum cukup karena itu tujuannya adalah untuk persoalan mengatasi stunting. Tapi itu juga bisa digunakan untuk masalah pembinaan kesehatan ibu hamil dan perawatan bayinya,” katanya.
Dikatakan mantan Bupati Kutim ini, berbagai permasalahan terkait pembinaan keluarga masih menjadi perhatian Pemprov Kaltim.
“Mudah-mudahan upaya kita bisa tetap lancar. Jadi banyak yang terkait dengan pembinaan keluarga, kesejahteraan, kesehatan dan segala macamnya di Kaltim yang masih menjadi perhatian kita,” pungkasnya.
Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal
Related posts
Terbaru
