HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar tidak lagi punya ketergantungan pada dana transfer daerah saat pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil.
Kata dia, hal ini dapat berpotensi mengganggu komposisi keuangan daerah. “Kalau dana transfer kita besar, sedang PAD kita kecil, ini bahaya,” katanya usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-29 di ruang rapat lantai 6, Gedung D Kantor DPRD Kaltim.
Dikatakan Makmur, kecenderungan beberapa provinsi dalam pemanfaatan dana transfer daerah lebih besar dibanding PAD. Namun, dia menilai Kaltim cukup baik.
“Komposisi Kaltim cukup beruntung. PAD kita sudah mencapai hampir Rp 5 triliun. Dalam pandemi saja, kita masih bisa meningkatkan PAD dan menambah Rp 1 triliun lebih. Biasanya persentasenya banyak dana transfer dan bagi hasil, daripada PAD. Jadi, kalau dihitung dari sumber daya alam (SDA), kita biasanya yang paling besar adalah bagi hasil. Ini upaya Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah selaku tim identifikasi. Pendapatan naik efektif sehingga bagaimana dana ini benar-benar masuk anggaran belanja daerah kita,” ujarnya.
Makmur mengapresiasi pendapatan tahun 2022 yang ditargetkan Pemprov Kaltim mencapai 10, 86 triliun. Dia yakin Kaltim akan mampu mendongkrak PAD dari banyak sektor, terlebih pandemi COVID-19 mulai melandai di Kaltim.
“Ke depan lebih besar lagi PAD kita, jadi tidak ragu lagi. Karena ketergantungan itu bahaya, menyusahkan kita untuk berbuat sesuatu,” ujarnya.
Dia meminta, untuk program prioritas tahun 2022, Pemprov Kaltim masih mengutamakan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Termasuk bidang pertanian, perikanan dan perkebunan dan objek wisata untuk menggenjot PAD.
“Pendidikan, kesehatan jangan dilupakan, ini harus seimbang. Juga perekonomian masyarakat seperti UMKM dan bidang lainnya. Kalau itu kita bangkitkan, Kaltim lebih bisa. Untuk itu, kita harapkan adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Bagaimana melihat satu sisi ini, di sisi lain kita manfaatkan dan di sisi lain kita menjaga,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani sepakat dengan Makmur terkait program yang menjadi prioritas tahun 2022.
“Tentu saja pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan menstimulus ekonomi melalui UMKM. Hal itu prioritas kita,” ujarnya usai mewakili Gubernur Kaltim hadir dalam rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-29.
Mengenai adanya selisih anggaran belanja sebesar Rp 600 miliar di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, kata dia, anggaran tersebut nantinya akan di-cover dari pembiayaan.
“Di-cover dari pembiayaan untuk menutupi. Jadi selisih penerimaan dan selisih belanja itu kita tutupi dengan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu diperhitungkan dari perkiraan efisiensi belanja. Kemungkinan ada over target yang disebut dengan Silpa. Jadi, kita tidak melakukan pinjaman. Tapi kita menggunakan Silpa untuk menutupi defisit,” pungkasnya.
Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal
