27.8 C
Samarinda
Thursday, June 30, 2022

UU IKN Disahkan, Kukar Dihantui Penurunan Besaran DBH

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim baru saja disahkan oleh DPR RI pada 18 Januari 2022 lalu.

Bagi Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) yang sebagian wilayahnya masuk lokasi IKN, pengesahan beleid ini disambut gembira.

Hanya saja, Kukar masih dikhawatirkan oleh konsekuensi penetapan IKN. Itu tidak lain akibat sebagian wilayah Kukar masuk wilayah IKN.

“Kecamatan yang masuk zona IKN, yaitu Samboja, Muara Jawa sebagian kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu, ” sebut Wabup Kukar, Rendi Solihin, di rumah dinasnya, kemarin.

Menurut Rendi, selama ini, wilayah Kukar yang masuk IKN adalah penyumbang terbesar Dana Bagi Hasil (DBH). Jika daerah tersebut terpisah dengan Kukar, maka besaran DBH yang akan diterima Kukar malah berkurang.

“Yang jadi penilaian pemberian besaran DBH juga adalah jumlah penduduk. Artinya, sebagian wilayah Kukar masuk lolasi IKN, terpisah, maka jumlah penduduk semakin berkurang. Jadi, jumlah DBH juga semakin berkurang, ” sebut Rendi.

Rendi yang pernah menjadi anggota DPRD Kukar dapil Samboja, Muara Jawa dan Sangasanga berharap pengurangan DBH untuk Kukar tidak terjadi.

“Pemerintah pusat harus libatkan Pemkab Kukar membahas terkait pemetaan wilayah IKN, ” katanya.

Di sisi lain, Kecamatan Samboja yang menjadi wilayah IKN juga menempati posisi tertinggi jumlah penduduk miskin. Kemiskinan di Samboja, sebut Rendi, bukan dari pendapatan masyarakat, akan tetapi dari sisi sanitasinya.

“Pendapatan orang Samboja besar, tapi masih ditemukan WC rumah tinggalnya yang tidak layak, ” sebutnya.

Untuk mengurai permasalahan tersebut, Pemkab Kukar melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kukar merogoh kocek sebesar Rp 6 miliar yang akan dipergunakan untuk perbaikan sanitasi seperti WC atau jamban, serta perbaikan lantai, dengan model pengerjaan gotong royong dan swadaya.

“Modelnya nanti bedah rumah kecil-kecilan. Dana sebesar itu akan dibagikan bukan hanya untuk Samboja saja, tapi sebagian juga untuk Muara Kaman, ” ucapnya.

Untuk menyambut IKN, Pemkab juga akan menggenjot peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kukar agar mampu berdaya saing.

“Saya yakin, setelah disahkan UU IKN tersebut, orang luar Kukar mulai berbondong-bondong ingin ke Kukar, dan mengembangkan bisnisnya, SDM Kukar harus merespon itu, ” pungkasnya.

Penulis: Andri

Editor: MH Amal

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU