Beranda POLITIK Dengan PKPU Ini, Tak Ada Lagi Pelanggaran Zona Kampanye

Dengan PKPU Ini, Tak Ada Lagi Pelanggaran Zona Kampanye

Komisioner KPU Samarinda Moh. Najib. (foto: Ningsih/headlinekaltim.co)
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menghapus zona kampanye pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Penghapusan zona ini berdasarkan PKPU perubahan Nomor 11/2020 tentang peniadaan zona kampanye pada Pilkada serentak 2020, yang efektif berlaku per 3 Oktober 2020.

Komisioner KPU Samarinda Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipan Masyarakat dan SDM, Moh Najib mengatakan, dihapuskannya PKPU Nomor 4/2017 dan diganti dengan PKPU Perubahan Nomor 11/2020, maka setiap pasangan calon (Paslon) bebas untuk melaksanakan kampanye di wilayah mana saja.

“Berdasarkan aturan terbaru yang dijadikan rujukan KPU Samarinda, sehingga diputuskan ditiadakan zona, dengan dasar tidak ada lagi pelaksanaan kampanye metode rapat umum,” ujarnya saat dihubungi headlinekaltim.co, Sabtu 10 Oktober 2020.

Advertisement

Najib, sapaan akrabnya, menjelaskan penyusunan zona kampanye mengacu pada PKPU Nomor 4/ 2017. PKPU menyebutkan penyusunan jadwal dan zona ditentukan sehari sebelum kampanye dimulai.

“Masa kampanye yang kita tahu kan tanggal 26 September sampai 5 Desember. Sehari sebelum tanggal 25 September, sudah ditetapkan dan disepakati bersama. KPU menetapkan jadwal dan zona kampanye berdasarkan 3 zona,”  katanya.

Tanggal 29 September 2020, lanjut Najib,  PKPU Nomor 4 diubah oleh PKPU Nomor 11/2020 dan terbit juga PKPU Nomor 13/2020 yang khusus mengatur tentang pelaksanaan kampanye di masa pandemi Covid-19.

Rujukan pelaksanaan kampanye selain PKPU Nomor 4, dari 80 pasal terdapat 30 pasal yang berubah. Di antaranya telah masuk di PKPU Nomor 13 yang meniadakan rapat umum, perlombaan, bazar dan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

Sedangkan terkait pelaksanaan kampanye dengan metode rapat umum, tetap diatur dalam PKPU Nomor 4/2017. Untuk pelaksanaan rapat umum pada pemilihan Walikota dan Bupati, dilaksanakan satu kali dengan jumlah massa untuk Kabupaten/kota sebanyak 1.000 orang.

“PKPU Nomor 4, pembaharuannya PKPU Nomor 11 tahun 2020. Jadi PKPU masih mengatur jika memang wilayah daerah tersebut tidak masuk dalam zona merah. Sementara di Samarinda masih zona merah, selain itu ditiadakannya rapat umum bagi wilayah yang terdampak pandemi, jadi hanya menggunakan metode kampanye virtual atau tatap muka terbatas, maka esensinya dari ketetapan tersebut tidak tepat lagi jika ada zona,” jelas Najib.

“Banyak pembatasan yang sudah dilakukan pada Paslon, mereka dilarang mengumpulkan massa lebih dari 50 orang. Sehingga disarankan untuk melaksanakan kampanye virtual, namun jika kampanye virtual tidak bisa dilaksanakan maka dapat digelar pertemuan tatap muka terbatas dengan maksimal 50 orang. Tentunya tetap harus menerapkan protokol kesehatan,” tambahnya.

Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan aturan terbaru yang dijadikan rujukan KPU Samarinda, diputuskan ditiadakan zona karena tidak ada lagi pelaksanaan kampanye metode rapat umum.

Menurutnya, penghapusan zona kampanye telah disosialisasikan secara parsial kepada masing-masing Paslon, Bawaslu, Kepolisian, Gugus Tugas dan pihak terkait sebagai bentuk informasi perubahan zona dan hanya menetapkan jadwal. KPU Samarinda juga sudah menyerahkan salinan perubahan PKPU tersebut.

KPU Samarinda juga tidak mempermasalahkan jika ada dua Paslon atau tiga Paslon melaksanakan kampanye di satu wilayah yang sama. Namun, tentunya harus mengikuti aturan dan syarat yang telah ditetapkan. Yaitu wajib mengajukan surat izin kegiatan kepada Kepolisian dengan tembusan ke KPU Samarinda dan Bawaslu Samarinda.

Disinggung soal kemungkinan timbulnya konflik, beber dia, itu jika rapat umum dihadiri oleh 1.000 orang. Namun, jika peserta hanya 50 orang, potensi konflik kecil. Selain itu juga diberi durasi waktu 1 jam.

“Tentunya dengan ditiadakan zona, otomatis Paslon akan berkampanye di mana saja dan kapan saja. Jika memang ada potensi di satu titik atau wilayah yang sama, tentunya akan ada pemilihan waktu pelaksanaan, acuannya tetap izin yang diterbitkan. Jadi, pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan sesuai izin tersebut sehingga bisa dihindari terjadinya konflik” imbuhnya.

Penulis: Ningsih

Komentar
Advertisement