Beranda POLITIK Penghapusan Zona Kampanye, KPU: Tak Ada Kaitan dengan Dugaan Pelanggaran Paslon

Penghapusan Zona Kampanye, KPU: Tak Ada Kaitan dengan Dugaan Pelanggaran Paslon

Penghapusan Zona Kampanye, KPU: Tak Ada Kaitan dengan Dugaan Pelanggaran Paslon
Komisioner KPU Samarinda Muhammad Najib. (foto: Ningsih/ headlinekaltim.co)i
Advertisement

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Penghapusan pembagian zona kampanye oleh KPU yang berlaku efektif per 3 Oktober 2020, tak ada kaitannya dengan kasus dugaan pelanggaran zona kampanye salah satu pasangan calon (Paslon) yang sempat diproses Gakkumdu.

Komisioner KPU kota Samarinda Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipan Masyarakat dan SDM, Moh. Najib membantah penghapusan zona kampanye dikait-kaitkan dengan dugaan pelanggaran zona kampanye tersebut.

“Tidak benar itu. Itu kan kasusnya di tanggal 27 September lalu. Tidak ada korelasi antara berjalannya kasus Paslon Badar dengan terbitnya perubahan (PKPU Nomor 11/ tahun 2020),” ucapnya, Sabtu 10 Oktober 2020.

Najib mengatakan, KPU Samarinda juga tidak tahu kasus tersebut. Pihaknya baru mengetahui setelah menerima surat permohonan untuk hadir di Gakkumdu untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli.

Advertisement

“Karena kasus itu kami tidak pernah tahu. Kami baru tahu setelah tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober. Dan kami juga tidak pernah tahu, setelah kami dimintai surat untuk hadir, diminta untuk memberikan keterangan ahli,” katanya.

“Saya jamin sama sekali tak ada kaitannya karena kami merujuk pada aturan. Justru kalau kami terapkan zona, sementara rujukan dalam regulasi kami tidak menyebut lagi adanya zona, termasuk di keputusan PKPU Nomor 4,” kata dia.

Diungkapkan Najib, PKPU Perubahan Nomor 11/ 2020 terbit tanggal 29 September 2020 tidak mengatur adanya zona kampanye karena zona itu esensinya hanya digunakan untuk rapat umum.

Baca Juga  Andi Harun- Rusmadi Klaim Selisih Suara Lebih 1 Persen, Tak Akan Terkejar, Sukar Disengketakan

“Lucu misalnya, ada pertemuan terbatas atau sosialisasi terbatas, kota atur zona juga. Apa bedanya kita melakukan simulasi virtual? Paslon kampanye virtual apakah sesuai zona kampanye? Kan tidak bisa, analoginya begitu,” imbuhnya.

Kalau rapat umum, lanjut Najib, massa dikumpulkan dalam satu tempat dengan jumlah  1.000 orang. “Maka wajib diatur yang namanya zona, nah karena sudah ditiadakan rapat umum, perlombaan, bazar dan sebagainya, maka esensi penerapan zona sudah tidak tepat,” pungkasnya.

Penulis: Ningsih

Komentar
Advertisement