Gamalis Temui Massa di Kantor Bupati, Jelaskan Persoalan BBM
Gerakan Masyarakat Sipil Berau beraksi di depan Kantor Bupati Berau. (Foto: Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau Gamalis menemui langsung Gerakan Masyarakat Sipil Berau yang menyampaikan aspirasinya terkait persoalan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bumi Batiwakkal pada Senin, 7 September 2026 di depan Kantor Bupati Berau.
Salah satu hal yang menjadi sorotan masyarakat adalah perlunya keterbukaan mengenai pasokan BBM, mulai dari kuota, jumlah yang masuk hingga distribusinya ke masing-masing SPBU.
Di tengah antrean yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir, pemerintah memastikan penanganan tidak hanya dilakukan pada sisi pasokan, tetapi juga menyasar pola distribusi dan pembelian di lapangan.
Ia menegaskan bahwa kondisi yang terjadi bukan disebabkan ketiadaan BBM, melainkan adanya persoalan distribusi yang sempat mengalami keterlambatan. “Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa BBM ini tidak ada. BBM-nya ada, persoalannya distribusinya yang sempat terlambat,” jelasnya.
Gamalis juga telah melakukan pengecekan langsung ke Depot Pertamina Jober Berau untuk memastikan kondisi pasokan. Pemerintah kemudian mendorong agar ketersediaan BBM yang ada dapat disalurkan secara bertahap dan merata kepada masyarakat.
Namun, kelancaran distribusi juga sangat bergantung pada pola pembelian di tingkat konsumen. Ketika terjadi antrean, peningkatan pembelian secara bersamaan justru berpotensi membuat tekanan terhadap stok di SPBU semakin besar. Karena itu, ia mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying.
Di sisi lain, aspirasi yang disampaikan massa juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pembelian berulang, pengetapan maupun dugaan penimbunan BBM. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam pemanfaatan BBM bersubsidi maupun BBM yang tersedia bagi masyarakat.
Ia memastikan pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi bersama Pertamina, TNI, Polri dan instansi terkait. Pengawasan di sejumlah SPBU juga telah dilakukan untuk melihat langsung proses pelayanan dan memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
Kata dia, persoalan BBM tidak dapat diselesaikan hanya dengan memastikan pasokan tersedia. Distribusi hingga pelayanan di SPBU juga perlu diawasi agar BBM yang masuk benar-benar sampai kepada masyarakat secara tertib dan merata.
“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Kita dengarkan apa yang menjadi persoalan di lapangan dan kita koordinasikan bersama pihak terkait,” demikian Gamalis. (Riska)
Pos terkait
Pos Terbaru
