DPRD Berau Ajak Pemkab dan Masyarakat untuk Berkolaborasi dalam Kabupaten Kota Sehat
Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong. Foto: Riska. HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – DPRD Berau mendorong baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dan masyarakat Bumi Batiwakkal untuk berkolaborasi dalam penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS). Pasalnya, Kabupaten Berau sedang mengikuti verifikasi untuk mendapatkan penghargaan Swasti Saba.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong menyampaikan, adanya penilaian Kabupaten Kota Sehat dapat menjadi motivasi bagi daerah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan untuk menciptakan suatu Kabupaten yang sehat.
“Kita berharap bahwa ini menjadi suatu motivasi bagi kita untuk berbenah, jadi kita tidak hanya mendorong kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau saja, tetapi masyarakat juga,” jelasnya.
Dirinya mengatakan, untuk mencapai penghargaan tersebut semua pihak dan masyarakat harus bekerjasama dan berkolaborasi. Apalagi tim dari Provinsi telah melakukan verifikasi lapangan di tiga lokasi yakni, SDN 002 Tanjung Redeb, kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau pada Rabu, 12 April 2023 lalu.
“Untuk mencapai ini saya kira harus ada kerja sama dan kolaborasi baik dari Pemerintah dan masyarakatnya,” tuturnya.
Menurutnya, Pemkab Berau telah berupaya untuk menciptakan Kabupaten Kota Sehat berdasarkan penilaian dari 9 tatanan. Namun, kata dia, jika masyarakatnya sendiri tidak mendukung maka tidak akan berhasil dan justru sia-sia.
Disinggung masalah rumah kumuh, dirinya menyampaikan, untuk perumahan kumuh memang ada programnya. Pihaknya mendorong agar program tersebut dapat dilanjutkan dan ditingkatkan kembali.
“Masalah juga ketika ada masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Namun, tidak mau dipindahkan,” bebernya.
Terkait ODF (Open Defecation Free), kata dia, juga menjadi persyaratan yang penting untuk penilaian Kabupaten Kota Sehat baik di tingkat Provinsi maupun Pusat.
“Itu kembali lagi ke kesadaran masyarakat, karena sudah menjadi imbauan dan pendampingan dari Pemerintah. Ini juga jadi penilaian, baik dari tingkat provinsi maupun pusat,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Riska.
Related posts
Terbaru
