Dorong Kemandirian Kampung, Subroto Minta Lahan APL Dibebaskan untuk Sawit
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto saat menghadiri Musrenbang di Kecamatan Batu Putih. (Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menekankan pentingnya kemandirian ekonomi kampung melalui optimalisasi aset dan pengelolaan lahan produktif. Hal itu ia sampaikan saat menanggapi laporan sejumlah kepala kampung di Kecamatan Batu Putih terkait capaian Pendapatan Asli Kampung (PAK) dan potensi pengembangan usaha berbasis lahan. “Ada kampung yang berhasil mencatatkan PAK hingga Rp1 miliar. Ini luar biasa,” ungkapnya.
Bahkan, salah satu kampung telah memiliki kebun sawit seluas 10 hektare yang menjadi sumber pendapatan tambahan. “Kampung sudah mulai bergerak dan punya sumber penghasilan sendiri. Ke depan, setiap kampung perlu menyampaikan capaian PAK-nya agar kami bisa melihat program mana yang benar-benar prioritas dan menghasilkan,” ujarnya.
Menurutnya, kemandirian fiskal kampung menjadi kunci agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah daerah. Dengan memiliki sumber pendapatan sendiri, kampung dinilai lebih leluasa membiayai kebutuhan pembangunan.
Namun demikian, Subroto juga menyoroti persoalan keterbatasan lahan yang masih menjadi kendala di sejumlah kampung. Ia menilai, sudah saatnya lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang memungkinkan untuk dimanfaatkan bisa dibebaskan guna mendukung pengembangan kebun sawit.
“Jangan sampai kampung yang sudah lama berdiri justru kesulitan mencari 10 sampai 20 hektare untuk pengembangan ekonomi. Ini perlu kita kawal bersama,” tegasnya.
Ia pun meminta perusahaan-perusahaan besar yang telah mengantongi ribuan hektare lahan konsesi agar dapat memberikan sebagian kecil lahannya untuk kepentingan masyarakat kampung, terutama jika hanya berkisar 50 hingga 100 hektare.
“Kalau perusahaan sudah mengelola ribuan hektare, mestinya tidak berat untuk membantu kampung. Ini demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Politikus Partai Golkar ini berharap, ke depan tidak lagi muncul persoalan keterbatasan lahan yang menghambat upaya kampung membangun sumber pendapatan mandiri. Ia juga mengingatkan para kepala kampung agar aktif mencari terobosan ekonomi.
“Sehingga dana pembangunan yang digelontorkan benar-benar berdampak dan ditopang oleh pendapatan asli kampung,” pungkasnya. (Adv30/Riska)
Related posts
Terbaru
