29.6 C
Samarinda
Tuesday, June 28, 2022

Dilema Prioritas Dalam Wacana Kenaikan CHT

Oleh: Nindiani Kharimah*

Di tahun 2022 pemerintah Indonesia berencana untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Hal ini dipertimbangkan atas dasar aspek kesehatan masyarakat yakni prevalensi perokok, terutama pada usia anak yang kian hari jumlahnya semakin mengkhawatirkan.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan kisaran kenaikan sebesar 12 persen. Kenaikan tarif cukai rokok, bagi sebagian pihak wacana tersebut dinilai sebagai langkah yang kontraproduktif. Sebab, terkesan tidak mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

Hal ini dirasa semakin memberatkan perekonomian masyarakat di tengah masa pandemi. Jika kenaikan tarif rokok ini benar terjadi, diprediksi petani tembakau dan buruh rokoklah yang akan terdampak.

Namun, menurut hemat penulis, kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif CHT merupakan urgensi yang mendesak. Untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada 2045, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus menjadi fokus utama pemerintah.

Adanya periode bonus demografi di 2020-2035 kian menambah potensi akselerasi pencapaian visi karena dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara riil, kesejahteraan keluarga, dan produktivitas generasi muda.

Hal yang sangat disayangkan, rokok menjadi salah satu penghambat Indonesia mencapai SDM berkualitas, sehingga potensi bonus demografi di masa mendatang bukan hal tidak mungkin akan terlewat begitu saja.

Hambatan tersebut muncul beriringan dengan penyakit-penyakit berbiaya mahal akibat rokok yang dapat menurunkan produktivitas SDM, perokok pasif rentan sakit, serta perempuan dan anak-anak terganggu kesehatannya akibat paparan asap rokok.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menyebutkan prevalensi perokok yang kian mengkhawatirkan yaitu mencapai 33,8% pada 2018. Kondisi ini diperparah dengan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun naik naik dari 7,2% (2013) menjadi 9,1% pada 2018. Rokok juga menjadi konsumsi terbesar kedua setelah beras pada kelompok rumah tangga masyarakat miskin.

Menilik dari aspek kesehatan, sudah jelas Indonesia harus berjuang untuk pulih kembali dari situasi yang mengkhawatirkan akibat rokok sehingga SDM unggul untuk mencapai negara maju dapat tercapai. Menaikkan tarif CHT tentunya disertai dengan kajian mendalam merupakan salah satu upaya pengendalian konsumsi rokok yang dapat pemerintah lakukan.

Lantas bagaimana nasib petani tembakau maupun pekerja rokok yang selama ini selalu dijadikan tameng? Apakah kenaikan cukai rokok akan berdampak negatif untuk mereka?

Kekhawatiran semacam ini sangat wajar terjadi. Namun kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Kenaikan cukai rokok berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan pekerja rokok melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Studi terkait pemanfaatan DBHCHT untuk peningkatan kesejahteraan petani memiliki poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Sebagian petani tembakau mengetahui bahwa cukai rokok mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun di sisi lain, petani belum pernah mendapat bantuan apapun termasuk pelatihan dari pemerintah. Sebagian besar petani lain juga kerap kali mendengar tentang DBHCHT namun sedikit sekali yang mereka tahu bagaimana peruntukan dari dana tersebut.

Selain meningkatkan tarif CHT, di sini penting sekali bagi pemerintah untuk memaksimalkan alokasi DBHCHT agar sepenuhnya dapat dirasakan oleh petani sebagai penghasil bahan baku. Berikut hal-hal yang dapat menjadi fokus pemerintah untuk memaksimalkan alokasi DBHCHT.

Pertama, penyaluran DBHCHT bagi peningkatan kapasitas petani dan pekerja rokok harus lebih cepat, tepat sasaran, dan disalurkan di waktu yang tepat.

Kedua, pemanfaatan DBHCHT dan Dana Pajak Rokok Daerah harus dialokasikan sebagai pemberian modal pekerja rokok untuk beralih pekerjaan selain di industri rokok.

Dari yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat tergambar jelas bahwa masalah tarif cukai menjadi instrumen yang cukup penting dalam hal pengendalian konsumsi tembakau, dampak negatif akibat rokok, dan peningkatan kesejahteraan petani tembakau.

Kenaikan cukai rokok merupakan praktik yang paling memungkinkan terhadap pengendalian tembakau untuk menurunkan prevalensi perokok tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan petaninya. Implementasi kebijakan semacam ini telah diterapkan di negara lain. Untuk itu, pengkajian lebih lanjut guna penyesuaian kondisi agar dapat diterapkan di Indonesia sangat diperlukan.

*Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU