Dewan Soroti Bantuan Petani, Minta Pencairan Proyek Tak Menumpuk Akhir Tahun
Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid menandatangani dokumen paripurna. (andri/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Sidang Paripurna DPRD Kukar, Selasa 27 April 2021 menyoroti Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Kukar tahun anggaran 2020.
Beberapa rekomendasi disampaikan legislator. Salah satu yang krusial terkait bantuan kepada petani miskin.
Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi, menyayangkan bantuan untuk petani miskin pada tahun lalu tidak terealisasi. Padahal, jumlah petani miskin yang akan dibantu melalui hibah tidak terlalu banyak.
“Petani miskin yang layak dibantu cuma 26 orang, ini saja tidak terealisasi, ” ucap Alif.
Kata dia, masalahnya hanya pada Perbup Kukar Nomor 65/2019 tentang pemberian hibah dan bansos. Beleid ini mewajibkan bantuan untuk petani harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati Kukar. “Kami meminta Perbub tersebut dievaluasi saja, ” ucapnya.
Selain itu, DPRD juga menyinggung penyerapan tenaga kerja lokal masih minim di perusahaan. Dominan pekerja dari luar Kukar. Jumlah pengangguran Kukar lumayan besar mencapai 5,29 persen. Ini harus ada campur tangan Pemkab Kukar.
“Pemkab Kukar bisa lakukan komunikasi dengan perusahaan, agar lebih pertimbangkan para pekerja Kukar, ” ujarnya.
DPRD sangat mengapreasi kinerja Bupati terkait penerbitan SP2D terkait belanja Pemkab dengan tingkat realisasi hampir mendekati 100 persen. Namun, sangat bertolak belakang ketika pada akhir tahun 2020, menyisakan utang yang besar kepada kontraktor.
“Waktu lelang banyak yang molor, sedangkan pencairan menumpuk di akhir tahun, ini harus dibenahi Pemkab Kukar. Jangan sampai terulang lagi di tahun ini, ” paparnya.
Untuk sektor pendidikan, juga disoroti oleh DPRD Kukar. Seperti realisasi bangunan fisik sekolah masih minim dan perlu perhatian. Untuk peningkatan SDM khususnya guru yang berstatus honor, harus diberikan kesejahteraan.
“Kami menyarankan, agar Pemkab Kukar menaikan insentif bagi guru honor, kasian kondisi terutama yang mengabdi di daerah pedalaman, ” jelasnya.
Wabup Rendi Solihin mengakui masukan-masukan dari DPRD Kukar menjadi catatan tersendiri untuk dilakukan pembenahan. “Nantinya akan ada tanggapan secara resmi dari Bupati, ” pungkasnya.
Penulis: Andri
Editor: MH Amal
Pos terkait
Terbaru
