Dari MBG hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Presiden Prabowo Kembalikan Arus Kekayaan ke Rakyat

HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Program MBG menjadi fokus utama pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dua program prioritas tersebut kini menunjukkan dampak nyata, baik bagi masyarakat maupun perekonomian nasional.

Dilansir dari laman resmi Presiden RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menarik perhatian berbagai negara dan mulai dijadikan rujukan dalam kebijakan sosial.

Dalam sambutannya saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa skala program MBG menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

“Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Banyak belajar MBG ke kita. Di mana ada negara bisa memberi makan lebih 60 juta orang, ya kan? 5 kali seminggu yang ibu-ibu hamil diantar makan. Orang-orang tua, lansia yang tidak berdaya diantar makan,” ujar Presiden.

Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan program MBG masih memiliki kekurangan. Pemerintah, kata dia, terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat luas.

Prabowo juga menyoroti dampak positif program tersebut terhadap sektor pertanian dan perikanan. Ia menjelaskan, hasil panen petani kini lebih terserap pasar, sehingga mengurangi kerugian akibat harga jatuh atau distribusi yang tidak optimal.

“Petani-petani yang tadinya hasil panennya tidak terbeli. Begitu dia panen mangga, mangganya tidak diambil, puso rusak di kebun. Panennya tidak diserap. Tengkulak datang, banting harga. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera. Sekarang kita rubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar. Berapa yang dia hasilkan, berapa itu pun akan diserap oleh bangsa Indonesia. Di tiap desa ada SPPG, ada dapur. Kalau ada kekurangan kita tindak,” ucapnya.

Selain MBG, pemerintah juga mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dalam waktu dekat, sebanyak seribu koperasi ditargetkan segera diresmikan.

Tidak berhenti di situ, pemerintah menargetkan pembangunan 25 ribu hingga 30 ribu koperasi desa dalam satu tahun ke depan. Koperasi tersebut dirancang sebagai fasilitas nyata yang dilengkapi infrastruktur penunjang ekonomi.

“Koperasi bukan di atas kertas, koperasi fisik. Ada gudang, ada cold storage pendingin, ada gerai-gerai, ada kendaraan. Banyak yang nanti akan punya pengering,” jelas Prabowo.

Menurutnya, keberadaan KDKMP juga berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja serta menjadi instrumen untuk mengembalikan aliran kekayaan negara kepada masyarakat.

“Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di pihak rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Program MBG dan koperasi desa ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan, dari desa hingga tingkat nasional.