HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Saat ini pemerintah daerah Kaltim hanya menunggu reaksi masyarakat Kaltim, pasca terungkapnya aliran dana CSR dari perusahaan PKP2B berinisial PT BY ke tiga universitas yang ada di luar Kaltim.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, usai menghadiri acara silaturahmi jajaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim, Kamis 12 Mei 2022.
Dikatakannya, harusnya dari kejadian itu universitas yang ada di Kaltim ikut menyuarakan “ketidakadilan” yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara terbesar di Kaltim itu.
“Tanggapan kita, tunggu saja. Kan saya sudah menyuarakan, mestinya para Rektor yang bersuara. Kan ada juga forum Rektor, saya sudah menyuarakan, kalau mereka tidak menyuarakan, ya terserah mereka,” tegasnya.
“Kalau CSR dalam bentuk yang lain, mereka sebenarnya sudah menjalankan juga. Misalnya dalam bidang kesehatan untuk COVID dan sebagainya. Tapi ini yang kita suarakan, kenapa ada CSR untuk perguruan tinggi, persoalannya di situ,” sambungnya.
Wagub menilai, perusahaan PKP2B yang berdomisili di Kaltim namun mengalirkan dana CSR ke luar Kaltim, adalah hal yang tidak etis.
“Ini tidak etis, UI, UGM dan ITB dapat terus (CSR, red), tapi kita tidak dapat,” ujarnya.
Dikatakan orang nomor dua di Kaltim ini, “bola panas” saat ini sudah bergulir dan pihak universitas di Kaltim harus segera menindaklanjuti. Namun kata Wagub Hadi Mulyadi, jika dari pihak universitas tidak menyuarakan haknya, maka apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan tambang tersebut menyalurkan dana CSR ke universitas di luar Kaltim dianggap biasa saja.
“Saya sudah menyuarakan itu, kalau Rektor diam saja, ya sudah selesaikan untuk mereka, bukan saya. Jadi, sebenarnya bolanya ada di Rektor. Rektor ini mau memajukan proposal kalau mereka mau, saya yang mendorong. Bolanya di Rektor, saya hanya menyuarakan suara mahasiswa, karena mereka memantau dan membaca di medsos. Kenapa ini tidak ada keadilan kalau Rektornya tenang-tenang saja, berartikan sudah cukup,” bebernya.
Dikatakannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim “mengundang ” pihak Rektor untuk bersama-sama bersuara untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Kalau konteksnya pemerintah, ada juga perusahaan yang bikin jalan, kita hargai. Ada yang bikin jembatan, juga. Tapi ini yang kami bicarakan, ada perusahaan memberikan kepada tiga perguruan tinggi yang bernilai lumayan Rp 200 miliar. Kenapa Kaltim tidak ada? Mestinya para Rektor menindaklanjuti, kami bantu, nanti saya bantu,” imbuhnya.
Penulis : Ningsih
