Cek Jadwal Pencairan & Besaran THR PNS, PPPK, TNI & Polri 2026

2 minutes reading

Friday, 20 Feb 2026 13:59 85 gleadis

THR ASN 2026, jadwal pencairan THR ASN 2026, anggaran THR 2026, besaran THR ASN 2026, THR PNS TNI Polri 2026

ILUSTRASI AI

HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran THR ASN 2026 sebesar Rp55 triliun untuk memastikan hak aparatur negara terpenuhi. Kebijakan ini mencakup PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta pensiunan. Dengan kesiapan anggaran tersebut, jadwal pencairan THR ASN 2026 dipastikan lebih awal dibanding tahun sebelumnya agar daya beli meningkat selama Ramadan.

Dilansir CNBC Indonesia, pencairan THR ASN 2026 akan dilakukan bertahap sejak awal Ramadan 1447 H. Skema ini berbeda dari pola sebelumnya yang kerap cair mendekati Idulfitri. Pemerintah berharap percepatan jadwal pencairan THR ASN 2026 dapat membantu kebutuhan rumah tangga aparatur negara sepanjang bulan puasa.

Read Also

1 Ramadan 2026, awal Ramadan 1447 H, sidang isbat, Muhammadiyah, Kemenag

3 month ago

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 18 Februari, Bagaimana Pemerintah?

93 gleadis

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pencairan THR ASN 2026 dimulai pada pekan pertama Ramadan. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum konsumsi sekaligus meringankan beban belanja masyarakat. Dengan demikian, THR ASN 2026 tidak lagi menumpuk di akhir periode menjelang Lebaran.

“Minggu pertama puasa,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, dikutip pada Kamis (19/2/2026).

Dari sisi nominal, anggaran THR 2026 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat Rp49,9 triliun. Kenaikan anggaran ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin besaran THR ASN 2026 tetap optimal di tengah kebutuhan ekonomi yang meningkat. Pemerintah juga menegaskan anggaran THR 2026 telah dialokasikan dalam pos belanja negara.

Read Also

Yaqut Cholil Qoumas ditahan KPK, korupsi kuota haji 2023–2024, penyelenggaraan ibadah haji, KPK tahan eks Menteri Agama, kuota haji IndonesiaKeputusan penahanan tersebut diumumkan langsung oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Penahanan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut. “Pada hari ini, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12 sampai dengan 31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Asep Guntur Rahayu kepada wartawan. KPK menetapkan masa penahanan awal selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Selama periode tersebut, penyidik akan mendalami berbagai bukti dan keterangan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK membuat Yaqut harus menjalani hari-hari menjelang Ramadan dan Idulfitri dalam status sebagai tahanan. Langkah ini menandai perkembangan signifikan dalam kasus yang menyeret nama Yaqut. KPK menilai penahanan diperlukan untuk memperlancar proses penyidikan serta mencegah potensi menghilangkan barang bukti atau memengaruhi saksi. Dalam perkara ini, KPK tidak hanya menetapkan satu tersangka. Selain Yaqut Cholil Qoumas, lembaga antikorupsi tersebut juga menetapkan tersangka lain bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Ia diketahui pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Agama pada masa kepemimpinan Yaqut. Asep menjelaskan bahwa kedua tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan mereka pada saat itu. KPK kini terus mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. “Tersangka YCQ dan IAA disangkakan telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 Juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Asep.

2 month ago

Ditahan, Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Bakal Lebaran di Rutan KPK

46 huldi amal

Terkait teknis, aturan khusus pencairan THR ASN 2026 masih menunggu regulasi resmi pemerintah. Namun, merujuk kebijakan tahun lalu, penerima THR ASN 2026 mencakup sekitar 9,4 juta aparatur negara, termasuk ASN, PPPK, hakim, prajurit TNI-Polri, serta pensiunan. Skema ini diharapkan kembali menjadi acuan dalam penyaluran THR ASN 2026.

Jika mengikuti pola sebelumnya, besaran THR ASN 2026 meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri, serta hakim. Sementara itu, ASN daerah menerima THR ASN 2026 dengan formula serupa, namun disesuaikan kemampuan fiskal masing-masing daerah agar tetap berimbang.

Kebijakan THR sebelumnya diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Mengacu regulasi tersebut, pemerintah diproyeksikan kembali menetapkan payung hukum serupa untuk THR ASN 2026. Publik kini menanti kepastian aturan turunan agar jadwal pencairan THR ASN 2026 dan besaran THR ASN 2026 bisa dipastikan secara resmi.