“Belum Bayar Utang, Kenapa Lelang Dimulai?”, Forum Kontraktor Curhat Soal Pemkab Kukar
Ketua Forum Kontraktor Kukar (FKK) Andi Husri, bersama pengurus lainnya.(foto: Andri)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Forum Kontraktor Kukar (FKK) mengaku mengelus dada ketika melihat situs Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Kukar sudah memajang pengumuman tahapan lelang beberapa proyek infrastuktur tahun anggaran 2024. Para kontraktor menyesalkan Pemkab Kukar yang sudah memulai pekerjaan baru sementara utang pekerjaan tahun 2023 belum juga dibayarkan.
“Kami sesalkan Pemkab mulai lelang proyek, padahal utang ke kami belum dibayarkan,” ujar Ketua FKK Andi Husri yang didampingi pengurus FKK lainnya, Rudi Hartono dan Deni Habibi, Rabu 24 Januari 2024.
Curhat Andi soal Pemkab Kukar ini memang terkait dengan nasib para kontraktor yang membutuhkan dana.. Mereka berharap ada kepastian Pemkab untuk untuk menyelesaikan persoalan utang sebelum memulai proyek baru.
“Memang ada upaya Pemkab Kukar, ingin membayarkan dibulan depan, tapi itupun belum ada jaminan kepastiannya,” sebutnya.
Andi merinci utang Pemkab yang belum dibayarkan ke kontraktor padahal sudah proses SPM dan SP2D sekitar Rp 364 miliar. Akan tetapi ada kegiatan proyek yang adendum atau perpanjangan yang selesai bulan ini.
“Proyek yang adendum juga harus juga dibayarkan. Kami perkirakan utang bisa lebih dari Rp 364 miliar,” sebutnya.
Menurutnya, jika Pemkab tidak berhati-hati dan terburu-buru untuk lelang proyek, maka akan muncul persoalan baru di kemudian hari. Karena jumlah proyek semakin banyak seiring meningkatnya APBD tahun ini. “Persoalan klasik seperti kekurangan SDM belum ada penyelesainya,” ujarnya.
Ditambahkan Rudi Hartono, FKK mendukung percepatan pembangunan di Kukar, akan tetapi harus ada juga percepatan pembayaran utang kepada kontraktor. Sebab, ini menyangkut kepentingan orang banyak seperti untuk bayar upah tukang dan juga material yang masih tertunggak.
“Ada keluarga tukang yang masuk RS karena sakit keras, ini juga harus kami pikirkan. Kami berjanji akan membayarkan hak mereka jika ada pembayaran dari Pemkab,” keluhnya.
Bupati Kukar Edi Damansyah belum lama ini di aula BPKD Kukar menyebut, evaluasi keterlambatan pembayaran sudah dilakukan. “Strateginya, percepatan lelang di awal tahun. Sistem Informasi Layanan Pengadaan(SIRUP) Dinas Pekerjaan Umum(DPU) sudah siap, dan menuju proses lelang,” jelas Bupati Edi.
Edi juga mengakui, ada tambahan dana yang besar di APBD Perubahan 2023 sehingga terjadi penumpukan kegiatan. “Begitu juga, di APBD 2024 diperkirakan kita mendapatkan transfer DBH yang besar, makanya lebih awal kita lelang,” ungkapnya.
Berdasarkan surat edaran yang ditandatangani Sekda Kukar Sunggono Nomor B.01/BPKAD/065.11/01/2024 bahwa kegiatan proyek akan diinventarisasi oleh SKPD-SKPD, selanjutnya akan direviu oleh Itwil Kukar, hasil reviu akan disampaikan pada pekan kesatu atau pekan kedua Februari 2024, dan pekan ketiganya akan dilakukan proses administrasi pencairan.(Andri)
Ikuti Saluran whatsapp Headline Kaltim dan Google News Headline Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya
Related posts
Terbaru
