Begini Sorotan DPRD Kaltim Soal Kinerja Pemprov Selama 2021
Dr. Sarkowi V Zahry. (Ningsih)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim ramai-ramai menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjelang berakhirnya tahun 2021 ini.
Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar Dr Sarkowi V Zahry mengatakan, nyaris di seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltim memiliki catatan yang kurang menggembirakan.
Menurut dia, hal itu terlihat dari banyaknya program yang berjalan molor.
“Yang menjadi catatan akhir tahun ini, banyak program terlambat lelang. Kemarin banyak program yang akhirnya sampai sekarang tidak selesai dan akhirnya terlambat,” ujarnya, Kamis 23 Desember 2021.
Lanjut dia, daya serapan anggaran di OPD-OPD yang lepas dari target menyebabkan imbas pembangunan di Kaltim.
“Hampir rata-rata daya serapnya kurang menggembirakan. Jadi, program yang sesuai visi misi Gubernur ini disarankan untuk dilakukan evaluasi total, supaya ke depan lebih baik lagi kinerjanya,” katanya.
Soal pembangunan yang molor, politisi Golkar ini mencontohkan pembangunan RS Korpri Kaltim yang hingga mendekati akhir tahun baru mencapai progres 61 persen.
“Ada proyek yang masih 60 persen, ada yang 70 persen. Seperti RS Korpri itu baru 61 persen. Lalu proyek Inspektorat baru 70 persen. Artinya kita minta supaya dilakukan evaluasi, dimana persoalan ini jangan berulang,” katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maysaroh juga menyoroti mengenai ketidakjelasan penyelesaian pembangunan gedung sekolah SMKN 7 Balikpapan.
Menurut dia, pembangunan gedung sekolah tersebut sangat diperlukan. Mengingat, banyaknya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah tersebut.
“Sekolah SMK 7 itu lama sekali. Sampai sekarang nasibnya masih menunggu, padahal jumlah lulusan SMP dibanding daya tampung tidak berimbang. Itu salah satu yang menjadi prioritas karena pendidikan itu kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Menanggapi sorotan dewan, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, faktor pandemi COVID-19 sangat memengaruhi kinerja Pemprov.
“Semua kan efek dari COVID-19, adanya pemangkasan anggaran dan segala macam. Saya kira nanti ada perpanjangan waktu seperti main bola juga dan itu hanya masalah teknis,” katanya, Jumat 24 Desember 2021.
Mantan legislator Senayan ini juga membantah Pemprov tidak melibatkan DPRD dalam perencanaan pembangunan RS Korpri Kaltim.
Dikatakannya, rencana pembangunan disampaikan dan melalui pembahasan sebelum disahkannya APBD.
“Legislatif itu penganggaran, kalau perencanaan detail ya ranahnya pemerintah. Masa semua mau dikasih tahu. Kan sudah ada di mata anggaran, begitu diketok, berarti tidak dibaca. Ketika dibaca itu kan sampai rincian satu bundel dan saat pengesahan semua dibaca,” tegasnya.
Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal
Related posts
Terbaru
