HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur berharap adanya perlindungan terhadap semua tenaga pengawas pemilu, terutama staf ad hoc dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Adapun jaminan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan menjadi pilihan guna meringankan beban keluarga apabila terjadinya musibah selama proses demokrasi berlangsung.
“Fokus utama kami adalah untuk memastikan bahwa semua tenaga pengawas, termasuk staf ad hoc yang mengalami musibah, mendapatkan santunan yang layak,” kata anggota Bawaslu Provinsi Kaltim Galeh Akbar Tanjung pada Selasa 14 Mei 2024.
Galeh menambahkan penyelenggaraan Pilkada memiliki risiko yang tinggi sehingga penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, untuk mendukung dan menanggung biaya santunan bagi pengawas tersebut
“Kami meminta semua pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama dengan ini. Terlebih, staf ad hoc juga berada di garis depan dan memiliki risiko yang sama tingginya. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan jaminan yang sama dengan pimpinan Bawaslu,” katanya.
Menurutnya, semua persiapan harus diperhatikan sebaik mungkin, mulai dari aspek pendanaan hingga perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal ini adalah langkah penting mengingat hingga saat ini masih banyak petugas yang menjadi korban pada Pemilu 2024.
“Bawaslu Kaltim memberikan perhatian serius pada kesejahteraan dan keamanan tenaga pengawas pilkada. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah di wilayah Kaltim berjalan dengan integritas dan kredibilitas,” tutupnya. (Zayn)
