HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA –pan> Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani mengatakan, APBD Perubahan tahun anggaran 2021 telah tuntas melalui fasilitas Kementrian Dalam Negeri.
Namun, kata dia, ada beberapa penyesuaian dan pemangkasan pos-pos anggaran. “APBDpan> Perubahan kita baru selesai difasilitasi Kemendagri. Itu hasilnya baru kita terima, kemudian kita harus ada penyesuaian dan pemangkasan beberapa anggaran untuk efisiensi, karena ada perkiraan defisit dari penerimaan yang ada karena ada penurunan penerimaan daerah maupun Dana Bagi Hasil (DBH) jadi harus disesuaikan,” katanya pada awak media, Selasa kemarin.
Dia melanjutkan, tahapan selanjutnya setelah dilakukan revisi Rencana Kerja (Renja) SKPD, maka akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Ini yang selesai dari Kemendagri baru difasilitasi perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sudah keluar hasilnya. Tapi karena penyesuaian Renja SKPD, ini lagi diinput. Setelah RKPD selesai, kita tuangkan ke dalam KUA-PPAS. Itu yang kita serahkan ke DPRD,” terangnya.
Ditanya kapan rencana pembahasan KUA-PPAS bersama dengan DPRD Kaltim, HM Sa’bani belum dapat memastikan. Menurutnya, masih ada pembahasan-pembahasan RKPD yang harus dilakukan sebelum menyodorkan draf KUA-PPAS ke Legislatif Karang Paci.
“Mungkin kalau bulan ini masuk, ya tergantung dewan. Setelah itu menjadwalkan kalau RAPBD 2022 Permendagri baru terbit sehingga kita akan lakukan pembahasan untuk melakukan RKPD 2022 ke dalam draf KUA-PPAS. Mungkin kita pararel saja menyampaikan ke dewan, mudah-mudahan di akhir bulan,” katanya.
Defisit anggaran Kaltim yang terjadi setelah penyesuaian mencapai Rp 1 triliun. “Kalau sementara angkanya sekitar Rp 1 triliunan yang disesuaikan. Dan itu bukan realokasi, tapi belanja yang harus dikurangi. Kemarin kita sepakat, belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai ini. Tapi kita belum tahu lagi berapa defisit itu, total hitungannya,” bebernya.
Ditambahkannya, pengurangan defisit anggaran ini banyak terjadi pada DBH. “Kalau DBH itu pajak dan nonpajak. Nanti kita cek laporan, setelah itu kita terima dari DBH, mungkin biasanya DBH pajak dan non pajak ada dua-duanya. Karena DBH pajak tergantung pendapatan pajak dan DBH Minerba. Migas tergantung bagi hasilnya,” terangnya.
Terkait dengan PAD Kaltim tahun 2021, HM Sa’bani mengatakan, terjadi penurunan dari yang ditargetkan sekitar Rp 365 miliar. Ini terjadi juga karena adanya keterlambatan dana transfer.
“PAD turun sekitar Rp 365 miliar karena pendapatan menurun di bulan Juni – Juli ini. Juga transfer sekarang aja baru 39 persen,” pungkasnya.
Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal
