src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Aji Muhammad Fitra Firnanda (Ningsih)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Kepala Dinas PUPR Provinsi Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan, tidak diketoknya APBD Perubahan tahun anggaran 2021 berpengaruh besar terhadap progres pembangunan di Kaltim.
“Tentu, dengan APBD Perubahan yang tidak diketok sangat berpengaruh untuk progres pembangunan tahun ini. Tapi ya, tetap jalan apa yang ada saja, berdasarkan hasil lelang yang ada,” ucapnya pada awak media, usai menghadiri hearing bersama Komisi III DPRD Kaltim, Rabu 17 November 2021.
Dikatakannya, dominan yang belum selesai hingga akhir tahun 2021 ini adalah proyek infrastruktur jalan lingkar provinsi.
“Jalan masih yang paling besar. Ini diantaranya, jalan provinsi mulai dari Kaliorang, Talisayan, Tanjung Redeb, Sebulu, Lembuswana-Sebulu hingga Mahulu masih termasuk prioritas,” katanya.
Sementara, terkait dengan proyek pembangunan Fly Over Rapak, Balikpapan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim masih berharap adanya kucuran anggaran dari APBN.
“Kita harap itu dari APBN. Sementara kita belum alokasikan, tapi kita usulkan ke APBN melalui PUPR. Memang belum ada informasi dari pusat, dari Kaltim sendiri diusulkan secepatnya,” terangnya.
Untuk jalan poros Mahulu, terang dia, PUPR mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 30 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan anggaran untuk pembangunan jembatan di daerah tersebut.
Termasuk jalan pendekat Pulau Balang, telah dialokasikan anggaran untuk pembebasan lahannya. Namun, jumlahnya belum cukup.
“Itu masih bergerak kalau masalah anggaran, karena kita berharap di jalan akses pendekat itu bisa diserahterimakan dari perusahaan. Kan di situ ada perusahaan, kemudian ada milik Pemkot, ada milik masyarakat. Setidaknya, perusahaan dan Pemkot tidak perlu pembayaran. Itu yang sedang diinventarisasi,” pungkasnya.
Penulis: Ningsih
Editor: MH Amal