src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Aliansi Kaltim Melawan menggelar aksi dengan tajuk besar “Pemuda Vs Oligarki: 7 Tahun Berkuasa Saatnya Jokowi Mundur”. Aksi ini dilakukan di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Gadjah Mada Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, pada Kamis 28 Oktober 2021.
Humas Aksi Ikhzan Nopardi, menyampaikan alasan mendasar aksi ini dilakukan dalam momentum sumpah pemuda, bahwa masa kepemimpinan Jokowi-Ma’aruf tidak dapat menyelesaikan persoalan yang muncul.
“93 tahun Sumpah Pemuda, pemerintahan Jokowi tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Mulai dari pelemahan KPK, Omnibus Law Cipta Kerja, serta UU Minerba yang membuat di Kaltim sendiri marak tambang ilegal,” beber Humas Aksi.
Selain itu, mereka juga mengamati adanya pembatasan ruang demokrasi yang semakin menyempit dalam era pemerintahan Jokowi.
“Seperti persoalan kebebasan berekspresi, itu juga kerap menerima represi serta kriminalisasi terhadap berbagai aktivis,” ujarnya.
Permasalahan lainnya yang luput dalam rezim Jokowi menurut mereka, adalah penanganan krisis iklim.
“Kita sebenarnya dihadapkan dengan krisis iklim, banyak permasalahan banjir serta longsor yang muncul. Jika pemerintah membiarkan itu, tahun 2050 Indonesia akan tenggelam. Pemerintah harus segera menyatakan serta mengambil langkah bahwa kita krisis iklim,” pungkasnya.
Dalam aksi ini mereka menuntut:
1. Mencabut UU KPK, UU MINERBA, UU ITE, UU CIPTA KERJA, Kampus Merdeka, dan UU MIGAS
2. Tuntaskan dan hentikan segala represifitas yang dilakukan sepanjang kepemimpina Presiden Jokowi
3. Kembalikan dan segera sahkan RUU PKS versi masyarakat sipil
4. Hentikan segala eksploitasi Sumber Daya Alam dan penjarakan pelaku tambang ilegal terkhusus di Kalimantan Timur
5. Menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai hak warga negara
6. Mendesak Presiden Jokowi untuk mendeklarasikan darurat iklim di Indonesia
7. Menjamin kebebasan akademik mahasiswa dan dosen yang menyampaikan kritik terhadap dunia pendidikan
8. Menjamin hak atas kesehatan seluruh rakyat Indonesia
9. Segera sahkan RUU Masyarakat Adat
10. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM di Papua dan tarik militer dari Papua
11. Tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Indonesia
Penulis: Erick