HEADLINEKALTIM.CO, SENDAWAR – Pembangunan desa di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) terus menunjukkan kemajuan signifikan, dengan 59 desa kini menyandang status desa mandiri. Dari total 190 kampung di kabupaten ini, peningkatan jumlah desa mandiri dan desa maju menjadi sorotan, mencerminkan efektivitas program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat.
“Jumlah desa mandiri di Kutai Barat bertambah dari 47 desa pada tahun 2023 menjadi 59 desa pada 2024. Sedangkan, desa sangat tertinggal kini sudah tidak ada lagi,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat, Erik Fictory, di Sendawar, Selasa (4/11/2024).
Pengelompokan status desa di Kutai Barat dilakukan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), indikator yang menilai ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan di setiap desa. Menurut penilaian terbaru, sebanyak 86 desa di Kutai Barat berstatus desa maju, sedangkan 41 lainnya berada di kategori desa berkembang.
Upaya ini berhasil mendorong transformasi desa yang sebelumnya masuk kategori desa tertinggal menjadi desa maju dan berkembang. Hanya tersisa empat desa tertinggal, yaitu Kampung Lemper, Deraya, Gerunggung, dan Tanjung Soke, yang semuanya berada di Kecamatan Bongan. Dengan keberhasilan ini, Kabupaten Kutai Barat tidak lagi memiliki desa yang masuk kategori sangat tertinggal.
Keberhasilan ini tak lepas dari peningkatan dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa. Bupati Kutai Barat, FX. Yapan, menjelaskan bahwa penambahan alokasi dana kampung (ADK) dan Dana Desa dari pemerintah pusat sangat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di berbagai kampung.
“Selama delapan tahun terakhir, ADK kita tingkatkan dari hanya 50 juta rupiah, sekarang mencapai antara 500 juta hingga 2 miliar per kampung, belum termasuk Dana Desa. Dengan peningkatan dana ini, pembangunan di kampung-kampung bisa dipercepat,” ungkap Yapan.
Dukungan dana tersebut terlihat nyata dalam berbagai proyek infrastruktur yang telah selesai dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa proyek yang telah direalisasikan antara lain pembangunan jalan desa sepanjang 775 meter, pembangunan 19 unit jembatan, 27 pasar desa, dan 276 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selain itu, pemerintah daerah juga membangun 48 dermaga, tujuh embung, 21 unit irigasi, dan 103 sarana olahraga sebagai bagian dari upaya mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
Selain infrastruktur dasar, pemerintah Kabupaten Kutai Barat berfokus pada peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Sebanyak 151 unit sarana air bersih dan 68 unit fasilitas MCK dibangun untuk menjamin akses sanitasi yang memadai bagi masyarakat.
Di bidang kesehatan, pembangunan 26 Polindes, 103 Posyandu, dan 278 PAUD di berbagai desa menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Upaya ini ditambah dengan pembangunan sumur, drainase, dan penahan tanah di sejumlah lokasi yang membutuhkan.
Dalam upayanya mempercepat pembangunan di desa, Bupati Yapan juga menekankan pentingnya kerjasama antara kepala kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Ia mengingatkan agar tidak ada perselisihan antara kepala kampung dan anggota BPK agar sinergi pembangunan dapat berjalan lancar.
“Jangan sampai petinggi dan BPK itu bermusuhan. Harus bekerja sama dengan baik untuk membangun kampung,” imbau Yapan.
Artikel Asli baca di rri.co.id
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim