5 Alasan Redenominasi Rupiah Mendesak: RI Siapkan RUU Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai 2026
Foto: Infografis/Redenominasi Mata Uang Rupiah/Edward Ricardo
HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA – Rencana redenominasi rupiah menjadi agenda strategis Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam periode kepemimpinannya 2025–2029. Hal tersebut tercantum dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025–2029 yang ditetapkan pada 10 Oktober 2025. Pemerintah menargetkan landasan hukum redenominasi rupiah rampung antara 2026–2027 melalui penyusunan RUU Perubahan Harga Rupiah.
Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027.” Upaya redenominasi rupiah sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah dan Bank Indonesia telah mewacanakannya sejak 2013, ketika BI menggelar Kick Off Konsultasi Publik bertema “Redenominasi Bukan Sanering”. Namun hingga kini, pembahasan dengan DPR belum terealisasi meski masuk Prolegnas 2025–2029.
Pemerintah menilai redenominasi rupiah mendesak dilakukan karena beberapa alasan utama, antara lain efisiensi perekonomian, stabilitas nilai rupiah, keberlanjutan perkembangan ekonomi nasional, dan peningkatan kredibilitas mata uang. Selain itu, terdapat lima alasan penting lain yang memperkuat urgensi kebijakan ini.
1. Transaksi Warga Jadi Masalah
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi meningkatkan volume transaksi, namun jumlah digit rupiah yang terlalu banyak justru memperlambat pencatatan keuangan. Policy Brief Bappenas 2017 menjelaskan bahwa banyaknya angka nol menimbulkan inefisiensi transaksi. Rupiah bahkan tercatat sebagai mata uang dengan pecahan sangat besar, yakni Rp100.000, nomor dua di bawah Dong Vietnam. Kondisi ini membuat redenominasi rupiah dianggap penting untuk menyederhanakan transaksi harian.
Seorang advokat, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, bahkan menggugat UU Mata Uang ke MK karena sering mengalami salah hitung akibat terlalu banyak digit rupiah. Meski permohonannya ditolak, gugatan itu kembali menyoroti pentingnya redenominasi rupiah.
2. Timbulkan Masalah Kesehatan Mata
Zico juga menyebut bahwa terlalu banyak digit rupiah membuatnya mengalami kelelahan mata akibat sering menghitung angka besar. Ia mengatakan hal itu tidak terjadi saat menggunakan dolar Singapura yang memiliki digit lebih sederhana. Hakim MK tetap menolak dalil tersebut, tetapi kasus ini memperlihatkan bahwa tingginya digit mata uang dapat menimbulkan beban visual bagi sebagian orang—sebuah kondisi yang turut memperkuat urgensi redenominasi rupiah.
3. Rupiah Kehilangan Martabatnya
Jumlah nol yang banyak dinilai mengikis kredibilitas rupiah di mata internasional. Studi Kementerian Keuangan tahun 2017 menyebut rupiah menjadi salah satu mata uang dengan nilai terendah di Asia Tenggara jika dilihat dari besarnya denominasi. Investor pun cenderung enggan menyimpan aset dalam rupiah. Dengan redenominasi rupiah, pemerintah berharap transaksi regional makin efisien dan kepercayaan terhadap rupiah meningkat.
4. Tidak Sesuai dengan Pendidikan Anak
Mantan Gubernur BI Darmin Nasution pernah menjelaskan bahwa digit besar pada rupiah tidak selaras dengan pelajaran matematika anak sekolah dasar. Anak diajarkan berhitung angka sederhana, namun di kehidupan nyata harus berhadapan dengan harga ribuan. Menurut Darmin, redenominasi rupiah menjadi bagian dari modernisasi sistem pembelajaran uang bagi generasi muda.
5. Gangguan pada Sistem IT Perbankan
Banyaknya angka nol juga membebani sistem perbankan dan software akuntansi yang kesulitan mengolah nominal sangat besar, terutama di atas 10 triliun. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyebut redenominasi rupiah dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan mempercepat proses komputasi sistem keuangan. Pengurangan tiga digit dinilai mampu mempercepat penyelesaian transaksi secara signifikan.
Pos terkait
Terbaru
