23.2 C
Samarinda
Wednesday, November 6, 2024

Ulil: Jokowi Hanya Dengar NU-Muhammadiyah Kalau Bicara Pluralisme

HEADLINEKALTIM.CO, JAKARTA— Cendekiawan Islam Ulil Abshar Abdalla mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo perihal isu sosial politik yang mengemuka belakangan ini.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Ulil ini, Jokowi cenderung tak mendengarkan suara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Termasuk Pilkada dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Jokowi, kata dia, hanya mau mendengar dua organisasi jika terkait dengan isu pluralisme dan kebhinekaan.

“Tentu saja saya bicara soal tendensi, jadi kecenderungan pemerintah ini sepertinya terutama dalam periode Jokowi kedua ini, menjadikan NU dan Muhammadiyah sebatas sebagai pembenar sejauh menyangkut masalah pluralisme dan kebhinnekaan,” kata Ulil dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu 10 Oktober 2020.

Ini menurut dia, sejalan dengan arah kedua organisasi yang sejak awal memang mengembangkan paham keagamaan yang moderat.

Namun pemerintah, di sisi lain, menurutnya hanya menggunakan isu antiradikalisme sebagai komoditas politik untuk melanggengkang kekuasaan.

“Jadi itu bagian memperkuat kekuasaan saja, karena pemerintah sedang menghadapi kelompok-kelompok yang dianggap antikebhinnekaan. Saya tidak akan ngomong begini kalau pemerintah enggak budeg sekarang ini. Menurut saya ini budeg dalam dua isu terakhir ini,” kata dia.

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menyebut, pernyataan yang disampaikan oleh Gus Ulil itu ada benarnya.

“Secara pribadi saya menyatakan pernyataan Mas Ulil itu ada benarnya. Jadi pemerintah terkesan pilih-pilih mana yang dia suka atau yang menguntungkan saja, terutama yang menguntungkan oligarki politik dan ekonomi,” kata dia, Sabtu 10 Oktober 2020.

Sebelumnya, baik NU dan Muhammadiyah telah memberikan pernyataan terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan mendukung uji materi atau judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“”Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat 9 Oktober 2020.

Anwar Abbas pada Selasa lalu juga menyebut bahwa Omnibus Law Cipta Kerja lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas.

Editor: Emha

Berita ini tayang di CNNIndonesia.com, Sabtu 10 Oktober 2020 dengan judul “Ulil Abshar:Jokowi Tak Dengar NU-Muhammadiyah soal Isu Sosial””.

 

Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim

- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -spot_img

TERBARU

POPULER