23 C
Samarinda
Sunday, May 22, 2022

Tujuh Raperda Siap Ditetapkan jadi Perda oleh DPRD Berau

HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – DPRD Kabupaten Berau menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ Bupati Berau tahun 2021 dan penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Selasa, 5 April 2022.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas; Wakil Bupati Berau, Gamalis; Ketua DPRD Berau, Madri Pani beserta jajarannya.

Tujuh Raperda yang siap menjadi Perda adalah, Raperda Tentang Penataan Toko Swalayan dan Jaringan Nasional, Raperda Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung, Raperda Tentang Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Raperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan, Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Raperda Tentang Penyelenggraan Kabupaten Layak Anak.

Penyampian pendapat tersebut terdiri dari Fraksi Nasdem, Fraksi Amanat Indonesia Raya, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Frkasi PDIP, Fraksi PPP, dan Fraksi Golkar. Seluruh Fraksi telah menyampaikan catatannya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Perwakilan Fraksi Nasdem, Darlena menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah tahun 2022.
“Hanya saja kami memberikan catatan sedikit Rancangan Peraturan Daerah tersebut,” tuturnya.

Sementara, Perwakilan Fraksi PKS, Sakirman mengucapkan apresiasi atas peningkatan kerja Pemerintah Kabupaten Berau mengenai kondisi penyebaran virus Covid-19 mulai mereda.

“Walaupun demikian kita semua tetap semangat dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat serta kebutuhan masyarakat Berau, serta menjaga kondusifitas kedamaian kebutuhan di bulan ramadan ini,” ucapnya.

Sedangkan, Fraksi Perwakilan Fraksi Demokrat DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mengatakan Perda yang baru saja disahkan ini penting dan harus sesuai kebutuhan di Kabupaten Berau. Dirinya pun mendorong lembaga eksekutif untuk segera membuat peraturan turunannya berupa Peraturan Bupati (Perpub).

“Kami menerima tetapi dengan catatan, agar tujuh Rancangan Peraturan Daerah ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya. (Adv)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU