Terima Banyak Keluhan, Komisi III Panggil Biro Barjas Kaltim Hari Ini
HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Selasa 23 Agustus 2022, dijadwalkan Komisi III DPRD Kaltim akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Setdaprov Kaltim dan Dinas PUPR-PERA Kaltim, di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim.
Rapat yang digelar ini dilakukan sebagai lanjutan dari banyaknya keluhan berbagai pihak mengenai kinerja Biro Barjas Setdaprov Kaltim, terhadap lelang-lelang proyek pembangunan di Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengatakan, ada beberapa indikator yang menyebabkan kinerja Biro Barjas Setdaprov Kaltim disorot. Diantaranya, carut marutnya pengadaan barang dan jasa. Dimana, proses lelang dinilai sangat lamban.
“Proses lelang sangat lambat, bagaimana mungkin proyek berskala besar nilai puluhan miliar, bahkan ratusan miliar seperti proyek pembangunan RSUD AW Sjahranie yang harusnya dilelang pertengah tahun lalu, tapi sampai sekarang belum selesai. Logikanya ini menjadi Silpa lagi,” katanya.
Indikator kedua, Sutomo Jabir menyebut, pihak Biro Barjas selalu menyampaikan banyak alasan dibalik persoalan yang terjadi, seperti diantaranya minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mumpuni di Biro Barjas Setdaprov Kaltim.
“Ketika kami bertanya, alasannya kurang personil. Tapi faktanya ada SDM di sana, ada 5 orang yang berkompeten justru tidak dipakai, karena berbagai alasan, sehingga ini perlu dibenahi,” katanya.
Indikator ketiga, lanjut dia, adanya rekomendasi lelang yang dianggap clear oleh Biro Barjas, namun rupanya setelah dilimpahkan ke SKPD, lelang ditolak
“Kenapa terjadi? Karena ini jika dilanjutkan akan membahayakan dalam pelaksanaan kontrak. Ini kan semua menjadi bagian penghambat realisasi anggaran kita,” ujarnya.
Untuk itu, Sutomo Jabir meminta agar kinerja Biro Barjas Setdaprov Kaltim dievaluasi. Karena menurut dia, Kaltim dengan APBD yang besar, namun dari segi pembangunan masih kurang, yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat terganggu.
“Kita punya anggaran Rp 12 triliun, tapi tidak mampu mengurangi kemiskinan, justru kemiskinan bertambah. Di daerah masih banyak kekurangan listrik, infrastruktur dan sebagainya. Penyebabnya adalah Biro Barjas. Makanya saya meminta ini dievaluasi, bahkan diganti Kepala Biro Barjas. Kita menginginkan, semua yang ada di jajaran pemerintah provinsi dapat mendukung visi misi Gubernur yang sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya,” imbuhnya. (Adv/Ningsih)
Related posts
Terbaru
