src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Perigatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Berau. (Riska/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026 di halaman Kantor Bupati Berau berlangsung khidmat dan penuh makna. Hal ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan pedoman yang harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila telah menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjalankan roda pemerintahan, mulai dari aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial.
“Nilai-nilai Pancasila ini terus kami implementasikan dalam berbagai program pembangunan. Seluruh kebijakan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat dan memberikan manfaat yang merata,” ujarnya.
Meski saat ini pemerintah daerah menghadapi tantangan efisiensi anggaran, Sri Juniarsih menegaskan hal tersebut tidak mengurangi komitmen untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Kami tetap berupaya menjalankan seluruh program berdasarkan kemampuan yang ada, yang terpenting adalah bagaimana setiap kebijakan dapat memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan persatuan menjadi modal penting Indonesia dalam menjembatani perbedaan serta membangun perdamaian. Dirinya juga menekankan pentingnya menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan publik di daerah. Pemerintah, katanya, harus memastikan tidak ada masyarakat yang merasa tertinggal dari proses pembangunan.
Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus relevan menghadapi berbagai tantangan zaman.
“Pancasila harus hadir dalam setiap keputusan dan kebijakan. Kita harus memastikan pembangunan berjalan adil, menjangkau masyarakat kecil, serta tidak membiarkan ada warga yang merasa diabaikan,” pungkasnya. (Adv3/Riska)