Buntut Efisiensi Anggaran Pemda, Okupansi Hotel Terjun di Bawah 50 Persen

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Industri perhotelan di Kutai Kartanegara tengah menghadapi tekanan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap tingkat hunian hotel yang mengalami penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Manajemen Hotel Grand Elty Singgasana dan Hotel Elty Lesong Batu Tenggarong, mengaku tingkat hunian hotel atau occupancy rate kini telah berada di bawah angka 50 persen. Penurunan tersebut terutama dipicu berkurangnya kegiatan pemerintahan yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama okupansi hotel di Kukar.

Manager Hotel Grand Elty Singgasana dan Hotel Elty Lesong Batu, Haryanto, mengungkapkan bahwa kondisi bisnis hotel Kukar saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya ketika kegiatan pemerintahan masih rutin dilaksanakan di hotel.

“Tingkat okupansi kita sudah di bawah 50 persen,” ujarnya, Senin 1 Juni 2026.

Menurut Haryanto, penurunan tingkat hunian hotel tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang membuat berbagai kegiatan pemerintah berkurang secara drastis.

Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, hotel-hotel di Kukar masih memperoleh pendapatan yang cukup stabil dari berbagai kegiatan pemerintahan yang digelar di ruang pertemuan maupun fasilitas hotel. “Kegiatan MICE pemerintah drop banget,” katanya.

Ia menjelaskan, sektor MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) yang selama ini menjadi salah satu penopang bisnis hotel Kukar kini mengalami penurunan tajam.

Kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, perjalanan dinas berbentuk gathering, seminar, simposium, lokakarya, hingga pameran pembangunan yang biasanya digelar di hotel saat ini hampir tidak lagi berlangsung.

Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap pendapatan usaha perhotelan. Meski demikian, manajemen hotel memilih mengambil langkah yang lebih bijaksana agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Haryanto memastikan pihaknya belum mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan meskipun tingkat hunian hotel mengalami penurunan.

Sebagai alternatif, perusahaan menerapkan pengurangan jam kerja bagi sebagian karyawan dan memberikan kesempatan mengambil cuti tanpa kompensasi bagi pekerja yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga.

“Kami ambil kebijakan pengurangan jam kerja bagi karyawan. Yang ingin ambil cuti dengan keluarga silakan tanpa kompensasi,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, mengakui bahwa efisiensi anggaran memang berdampak pada berkurangnya penggunaan hotel untuk kegiatan pemerintahan.

Menurutnya, pemerintah daerah telah mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, hingga pemerintah desa untuk lebih memanfaatkan fasilitas milik pemerintah yang sudah tersedia.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan.

“Sudah kita batasi penggunaan hotel, dan lebih banyak memanfaatkan fasilitas milik pemerintah, sebagai imbas efisiensi anggaran yang terjadi,” tegas Sunggono. (Andri)Elt