src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Suasana Ngapeh Hambat yang dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah. (Andri)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG –Penyerapan anggaran di beberapa OPD belum maksima. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengevaluasi beberapa masalah dan mengidentifikasi hal yang sudah menjadi ‘kebiasaan’.
Salah satunya adalah keterlambatan lelang memicu pengerjaan proyek tidak maksimal. “Superman saja tidak sanggup bangun jembatan kalau cuma dikasih waktu dua bulan, apalagi diserahkan ke kontraktor. Belum lagi cuaca sedang hujan, ” ungkap Bupati Edi dengan nada tinggi saat Ngapeh Hambat atau diskusi pagi bersama pimpinan OPD, Senin 6 Desember 2021.
Edi meminta kepada OPD yang memiliki anggaran jumbo seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perumahan dan Pemukiman(Disperkim), serta OPD lainnya untuk jauh-jauh hari mempersiapkan lelang.
“Anggaran sudah diketuk, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Daftar Penyediaan Anggaran(DPA) sudah tersedia, Pengguna Anggaran (PA) juga masih sama, apalagi yang harus memperlambat lelang, ” singgungnya.
Kekesalan lainnya diluapkan Edi adalah saat proses pencairan proyek. Edi pernah berdiskusi bersama kontraktor soal alasan kenapa tidak mau mengurus pencairan uang muka dan pencairan tahap 2.
Kontraktor ternyata mengeluh ada pungli di OPD. “Kalau kita ngurus pencairan, ini kan prihatin kita mendengarkan. Akhirnya kontraktor nagih di akhir tahun, penumpukan pencairan. Saya lihat berkas sampai menumpuk di BPKAD, ini siapa yang mengurusi,” tukasnya.
Edi menegaskan agar jangan sampai terjadi seperti tahun 2020, berupa hutang besar terhadap kontraktor. Sebab, hal ini terkesan lucu.
“Yang namanya utang itu tidak ada dananya. Ini Pemkab ada dananya, tapi malah tidak bisa diproses pencairan ke kontraktor, ” sebutnya lagi.
Edi meminta kepada para pimpinan OPD agar hal ini tidak terulang lagi. Kinerja Pemda di Indonesia, kata dia, selalu dipantau oleh KPK.
“Kuncinya kan cuma satu, ada di budaya kerja, ayo ubah budaya kerja yang dulu-dulu, kita semangat perubahan menuju lebih baik, ” pungkasnya.
Kepala BPKAD Kukar, Sukotjo memastikan per Desember 2021 dana sudah tersedia di kas daerah. “Silahkan kepada pimpinan OPD untuk mengurus pencairannya mulai dari sekarang, jangan sampai menumpuk di akhir tahun, ” jelasnya.
Penulis: Andri