23.2 C
Samarinda
Thursday, July 18, 2024

Soal Rekomendasi Bawaslu RI, Edi-Rendi Imbau Pendukungnya Tetap Tenang

HEADLINEKALTIM.CO,TENGGARONG – Menyikapi beredarnya surat rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 tertanggal 11 November 2020 kepada KPU RI tentang rekomendasi pembatalan Calon Bupati Kutai Kartanegara, Drs. Edi Damansyah, M.Si, tim pemenangan meminta  kepada seluruh relawan serta masyarakat pendukung Edi-Rendi untuk tetap tenang.

“Hal ini merupakan dinamika politik yang harus dihadapi menjelang 9 Desember 2020 yang hanya menyisakan kurang dari 1 bulan lagi,” kata Ketua Tim Pemenangan Edi Damansyah-Rendi Solihin, Husni Thamrin, dalam siaran pers yang diterima media ini.

Dia juga meminta tim terus menjaga soliditas struktur dan tim pemenangan di setiap tingkatan, serta tetap bergerak melakukan sosialisasi dan bentuk kampanye lainnya yang dimungkinkan  oleh undang-undang. “Ini sebagai ikhtiar bersama untuk kemenangan kita bersama,” katanya.

Terkait dengan beredarnya surat Bawaslu RI tersebut, dia menyebut, surat tersebut beredar di media sosial dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Sebab, lembaga resmi dalam hal ini KPU Kutai Kartanegara belum menerima pemberitahuan lebih lanjut dari KPU RI dan keputusan terkait dengan rekomendasi tersebut.

“Oleh karena itu Paslon Edi Rendi masih sah secara hukum sebagai peserta Pilkada Kukar 2020,” tukasnya.

Kemudian, dia menjelaskan soal dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi “petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan terakhir”.

Kata dia, masa jabatan Drs. Edi Damansyah, M.Si adalah 17 Februari 2021. Jika ditarik 6 bulan ke belakang adalah 16 September 2020, Edi, selaku Bupati Kutai Kartanegara dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

“Pokok perkara yang diduga dilakukan oleh petahana dalam hal ini Drs. Edi Damansyah, M.Si adalah terkait dengan program atau kegiatan pembagian laptop untuk  RT. Jika merujuk pada pasal 71 ayat (3) tersebut, maka program dan kegiatan pembagian laptop untuk RT tersebut dilarang dilakukan setelah tanggal 16 September 2020,” bebernya.

Lanjut dia, ‘Program 1 RT 1 Laptop’ adalah program resmi yang masuk dalam RPJMD 2016-2021 dan proses pelaksanaan pembagiannya sejak tahun 2017 sampai dengan sebelum tanggal 16 September 2020.

“Sampai saat ini tim hukum telah melakukan kajian hukum untuk menyikapi rekomendasi Bawaslu RI sebagaimana dimaksud, dan akan mengambil tindakan hukum lainnya yang dimungkinkan oleh Undang-Undang setelah semua informasi yang beredar dinyatakan jelas dan nyata adanya serta jika ada keputusan yang merugikan paslon Edi-Rendi,” pungkasnya. (*)

Editor: Emha

 

Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim

- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU

POPULER