23.2 C
Samarinda
Saturday, June 25, 2022

Sarkowi Minta Aliran CSR dan PPM Dilaporkan ke Gubernur dan DPRD

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry meminta agar laporan realisasi penyaluran dana CSR dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan tambang di Kaltim rutin dilaporkan kepada Gubernur Kaltim dan ditembuskan ke DPRD Kaltim.

Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui kemana saja aliran dana CSR dan PPM tersebut, sekaligus untuk mengetahui seberapa besar peran perusahaan-perusahaan yang berdomisi di Kaltim untuk dapat membantu pemerintah daerah membangun Kaltim untuk kesejahteraan masyarakat.

“Di Kaltim, ada 12 PKP2B dan 1.404 perusahaan IUP, itu perlu kita perjelas. Termasuk laporan realisasi CSR dan PPM tambang. Kita harapkan itu semua dilaporkan ke Gubernur dan ditembuskan ke DPR, supaya kita tahu bagaimana perusahaan ini apakah sudah berkontribusi pada daerah ini,” ucapnya beberapa waktu lalu pada awak media.

Diakui politisi dari partai Golkar ini, sejauh ini mengenai aliran dana CSR dan PPM perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltim tidak pernah dilaporkan kepada DPRD Kaltim. Justru, setelah adanya laporan-laporan masyarakat, baru hal itu terungkap.

“Selama ini laporan tidak pernah kita dapat,” ujarnya.

Diakui anggota DPRD yang juga duduk sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim ini, terkait dengan aturan baku mengenai besaran angka CSR dan PPM hingga saat ini belum ada dibuat, sehingga hanya bergantung pada kesepakatan saja.

“Secara aturan baku tidak ada, jadi kesepakatan saja. Kalau di sektor pertambangan, untuk PPM ada namanya kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan, dilakukan saat dia menyusun RKAB, di sana dia sampaikan. Tapi kalau CSR, itu charity. Artinya, dia terus berkomunikasi dengan pemerintah tapi juga aspek kelayakan juga harus diperhatikan,” terangnya.

Masih kata Sarkowi, laporan yang disampaikan terkait CSR dan PPM tersebut hendaknya dilaporkan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“PKP2B ini juga berkomunikasi dengan daerah, cuma memang selama ini ada yang berpedoman bahwa PKP2B ditetapkan oleh Kementerian, sehingga dia lapor ke Kementerian. Sehingga laporan ke daerah menjadi sunnah saja. Tapi ke depan, kami minta supaya yang Sunnah dilaksanakan, bukan tidak dilaksanakan,” katanya.

Penulis : Ningsih

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU