Rektor UINSI Samarinda Dukung Program Gratispol
Rektor UINSI Samarinda, Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag. (said/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Program “Gratispol” sudah mulai dilaksanakan dengan pendataan dan melibatkan diskusi bersama para akademisi kampus yang ada di Kaltim. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan kesiapan program bagi masyarakat Kaltim, salah satunya pendidikan gratis.
Pekan lalu, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan pertemuan dengan kepala program studi dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas tahap awal implementasi program pendidikan gratis yang dijanjikan dalam kampanye pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji.
Sejumlah kampus yang masuk dalam tahap pertama Gratispol di antaranya adalah Universitas Mulawarman, dengan 32 kepala program studi dari jenjang S-1 hingga S-3 serta Program Studi Profesi Dokter. selanjutnya, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) dengan sembilan program studi S-1 hingga S-3.
Kemudian, Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dengan dua kepala program studi dari jenjang D-3 dan D-4, serta Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dengan empat kepala program studi jenjang D-3 hingga D-4. Program ini juga mencakup Universitas Muhammadiyah Kaltim (UMKT) melalui Program Studi Keperawatan serta Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) Mutiara Mahakam untuk Program Studi Administrasi Rumah Sakit.
Rektor UINSI Samarinda, Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengutus Wakil Rektor III dan para Ketua Program Studi untuk mengikuti diskusi terkait program ini. Ia menyebutkan bahwa untuk tahap awal, prioritas diberikan kepada program studi yang memiliki akreditasi unggul untuk jenjang S-1 dan S-2, sementara untuk S-3 minimal harus berakreditasi Baik Sekali.
“Informasi yang kami terima, tahun ini program Gratispol akan difokuskan untuk program studi yang memiliki akreditasi unggul di jenjang S-1 dan S-2. Sedangkan untuk jenjang S-3, minimal harus berakreditasi Baik Sekali,” jelasnya.
Selain itu, pihak universitas juga diminta untuk melakukan pendataan mahasiswa dari seluruh program studi, baik yang sudah berjalan maupun estimasi jumlah mahasiswa baru yang masuk pada tahun 2025.
Namun, terkait dengan kapan Gratispol mulai diberlakukan, Zurqoni menegaskan bahwa keputusan tersebut berada di tangan Pemprov Kaltim. “Keputusan final ada di pemerintah daerah. Kami dari pihak kampus siap mendukung penuh kebijakan program Gratispol,” tutupnya. (said)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
Related posts
Terbaru
