src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan hal penting dalam menampung aspirasi masyarakat Kaltim dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini bertujuan menyatukan visi dan misi pembangunan Kaltim.
“Ini merupakan cara untuk mengakomodasi aspirasi dari masyarakat yang telah muncul, dengan adanya Musrenbang inilah semuanya dihimpun dalam perencanaan,” ucap Sarkowi, Selasa 6 Mei 2025.
Sarkowi berharap seluruh aspirasi yang nantinya masuk dalam RPJMD Kaltim dapat diselaraskan dengan skema pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.
“Iya, harapan ke depannya dalam pembahasan lanjutan kita melakukan pendalaman program mana yang bisa disinergikan dengan pembiayaan APBN, serta mana biaya melalui CSR,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, dalam pemerataan infrastruktur di berbagai wilayah Kaltim, masih ada kendala terkait regulasi.
Regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020, tentang cara pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan pemerintah daerah.
“Akibatnya, beberapa kebutuhan infrastruktur belum dapat ditangani secara optimal,” ucapnya.
Sarkowi mengaku DPRD Kaltim telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kaltim untuk meminta revisi terhadap Pergub tersebut. “Iya, realitasnya kebutuhan bantuan keuangan yang diajukan oleh daerah tidak selalu sebesar yang diatur dalam Pergub yaitu Rp2,5 miliar. Ada kalanya hanya sebesar Rp200 juta atau Rp150 juta. Maka dari itu, kebutuhan ini tetap harus diakomodasi,” tutupnya. (MSD)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya