src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Forum Milenial Nusantara menggelar diskusi publik tentang IKN Nusantara. (foto: erick) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Forum Milenial Nusantara (FMN) menggelar diskusi publik dengan tajuk “Inklusivitas Peran Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan IKN”. Diskusi publik ini mendalami persoalan akan datangnya gelombang perpindahan penduduk untuk mengisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim.
Diskusi ini secara khusus ingin membuka eksklusivitas pembangunan IKN Nusantara serta memberi peran serta masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).
Diskusi publik ini dipantik oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Pengusaha Pangan dan Kuliner Nusantara (PPKN) Artha Mulya. Acara digelar di Cafe Sulaiman Jalan Juanda Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda pada Jumat 10 Januari 2023 pukul 19.00- 23.30 WITA.
Ketua DPP PPKN Artha Mulia menyampaikan, berdasarkan pengalaman empirisnya turun ke lapangan di IKN Nusantara untuk memperhatikan pekerja konstruksi bangunan, mayoritas pekerja berasal dari luar Pulau Kalimantan.
“Sekarang yang bekerja untuk pekerjaan konstruksi ini, untuk tenaga kerja 99% dari Pulau Jawa. Tidak ada yang dari Melak, Kota Bangun atau Balikpapan,” ujarnya.
Artha kembali melanjutkan, bahwa penyaluran tenaga kerja ini menurutnya tidak melalui Disnakertrans Kaltim. “Ini juga penyalurannya tidak dari Disnakertrans tetapi dari mandor atau oknum-oknum,” katanya.
“Ini dilakukan dengan rekrutmen yang tersentralisasi di Pulau Jawa, dari Gresik, Tuban dan daerah lainnya,” sambungnya.
Persoalan ini menurutnya tidak terkoordinasi dengan baik akhirnya menyebabkan tenaga kerja Kaltim tidak terserap dengan baik dalam program pembangunan IKN Nusantara.
“Jadi ini masih tidak terkoordinasi dengan baik,” tutupnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi menyampaikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam untuk mendorong tenaga kerja dari Kaltim. “Pelatihan yang dilakukan Pemerintah Provinsi, guna meluaskan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita,” katanya dalam sesi diskusi.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendorong peningkatan SDM lokal seperti menjalani magang keahlian. “Selain itu, kita sediakan magang juga, agar langsung terhubung dengan pihak perusahaan. Jadi tidak perlu khawatir dengan pembiayaan dan kesempatan kerja,” tandasnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menyatakan bahwa selain pemerintah harus proaktif dalam mendorong kemajuan masyarakat dan daerahnya, masyarakat juga harus proaktif untuk mengambil kesempatan dan mengedukasi dirinya.
“Kalau kita berbicara kesempatan, kita harus proaktif, ini tidak mudah tapi perlu,” katanya.
Sarkowi juga memberikan solusi untuk menghubungkan antara masyarakat, pemerintah dan pihak Badan Otorita IKN Nusantara.
“Kita sudah ada forum tapi jangan tersentral, saya harap ada forum ini meluas jadi forum ini bisa jadi wadah aspirasi, tetapi juga bisa menjadi fungsi pengawasan,” ujarnya.
Forum yang dimaksud sebagai ruang aspirasi dan pengawasan. Bahkan, ia mendorong terbentuknya berbagai forum berdasarkan konsentrasi masing-masing lapisan masyarakat.
“Forum ini perlu jelas dari berbagai konsentrasi, tetapi sifatnya masing-masing. Misalnya Forum Pekerja, forum mahasiswa dan lain sebagainya. Ini agar semua dapat lebih dalam dan fokus,” tandasnya. (#)
Penulis: Erick