HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor mengikuti acara penyerahan bantuan sosial tahun 2021 serentak se-Indonesia oleh Presiden Joko Widodo melalui virtual dari ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin 4 Januari 2020 sore.
Dalam laporannya, Menteri Sosial Rismawati menyampaikan bahwa bantuan tunai diberikan kepada 34 Gubernur di Indonesia dengan total dana Rp 28,7 triliun selama 3 bulan, yang akan dicairkan sejak Januari hingga Maret 2021.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, anggaran bantuan tunai tahun 2021 sebesar Rp 110 triliun yang akan diberikan kepada penerima dari Sabang sampai Merauke, untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan karena pandemi COVID-19.
“Bantuan dimulai hari ini untuk disalurkan pada 34 provinsi,” ucapnya.
Bantuan tersebut kata Presiden, akan diberikan dalam beberapa tahap dan sesuai kategorinya.
“PKH diberikan 4 tahapan, kalau sembako akan disalurkan mulai Januari hingga Desember 2021 dengan nilai Rp 200 ribu per kepala keluarga. BLT diberikan 4 bulan, mulai Januari hingga April dengan nilai Rp 300 ribu per kepala keluarga,” terangnya.
Dengan diberikannya bantuan tersebut oleh pemerintah, Jokowi berharap dapat memicu pergerakan ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan lebih baik.
Dirinya pun berpesan, agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
“Saya pesan kepada penerima, manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kau untuk beli sembako, ya beli sembako, jangan beli rokok. Jangan dibelikan rokok, belikan sembako, sehingga bisa mengurangi beban di masa pandemi,” pesannya.
“Diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pangan,” lanjutnya.
Kepada seluruh Kepala Daerah, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan untuk dapat mengawasi dan mengawal distribusi bantuan tunai tersebut agar tidak terjadi kebobolan dan berulang kali, Presiden mengingatkan seluruh Pimpinan Kepala Daerah bahwa tidak ada potongan pada bantuan tunai tersebut.
“Agar nilai bantuan utuh, tidak ada potongan. Ini saya ingatkan, tidak ada potongan karena dikirim langsung oleh penerima, baik yang dikirim oleh bank yang ditunjuk pemerintah maupun kantor Pos. Saya perintahkan Gubernur untuk mengawal distribusi penyaluran dan jangan ada potongan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, rakyat tak menunggu terlalu lama,” kata Jokowi.
Terpisah, usai mengikuti acara penyerahan bantuan sosial oleh Presiden, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan dirinya siap mengawasi, mengawal distribusi penyaluran bantuan sosial untuk tepat sasaran dan jumlahnya.
“Semua anggaran disiapkan pemerintah pusat melalui Kemensos, sehingga tadi diingatkan untuk diawasi dan dikawal pendistribusiannya,” ujarnya pada awak media.
Di Kaltim, jumlah penerima bantuan sebanyak 65 ribu kepala keluarga.
“65 ribu yang menerima di Kaltim, kira-kira seperti itu yang penerima. Kan ada catatan dan masyarakat juga menjadi kontrol,” terangnya.
Adapun, masih adanya penyaluran bantuan sosial di Kaltim tak tepat sasaran, Isran Noor menyebut hal itu adalah wajar. Ia beralasan, data penerima banyak, ditambah dengan faktor perubahan status penerima yang tidak terlaporkan.
“Itu biasa kalau namanya belum tepat itu, nggak ada yang tepat, pasti ada yang melenceng-melenceng lah. Banyak manusianya, jadi wajar-wajar lah, kalau itu nggak masuk dalam statistik, bukan sengaja kekeliruan itu,” terangnya.
Terkait dengan adanya perubahan atau kenaikan status penerima PKH menjadi bukan penerima PKH, Gubernur Isran Noor, data penerima berdasarkan BPS.
Itu bukan kekeliruan namanya, tapi perubahan status. Yang dulu miskin, jadi nggak miskin, ini yang jadi repot kita, bagaimana mendatanya itu. Yang ada dasarnya BPS,” pungkasnya.
Penulis: Ningsih
Editor: Amin
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim