src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
RDP PPNI bersama Komisi IV DPRD Kukar.(andri)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia(PPNI) Cabang Kukar menggelar Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Komisi IV DPRD Kukar yang membidangi pendidikan, kesehatan dan sosial, Senin 24 Oktober 2022.
Kehadiran PPNI Kukar diterima Wakil Ketua Komisi IV Syarifuddin asal fraksi PAN, dan didampingi anggota komisi IV lainnya, yaitu Ahmad Zulfiansyah dan Hamdan.
Dibuka keluhan oleh Wakil Ketua PPNI bidang Advokasi, Fredy Sitompol menyebut, persoalan yang dialami para perawat, ada yang mengikuti seleksi P3K, berminat di RSUD AM Parkesit Tenggarong Seberang, ternyata dipindahkan ke tempat lain.
“Padahal perawat tersebut, sudah punya sertifikat Hemodialisa, sedangkan sertifikasinya dibayar oleh RSUD Parekesit,” ucapnya.
Fredi juga menyinggung, masih ada perawat honorer yang sudah mengabdi diatas 10 tahun, belum diangkat menjadi P3K.Perawat yang ditempatkan di Pusban, terkadang masyagakat meminta layanan, padahal jam kerja pagi hingga sore.
“Kasihan juga, dengan nasib perawat yang masih berstatus Honorer, tapi bekerja tidak kenal waktu harus melayani masyarakat, tapi tunjangan yang diterima antara perawat yang diperkotaan nilainya sama,” sebutnya.
Sekretaris Dinkes Kukar, Sugiarti memberikan lampu hijau, akan memperjuangkan nasib dan keluhan para perawat yang sudah mengabdi di Kukar.
“Hampir 60 persen, tenaga kesehatan kita dibantu oleh perawat, pasti kami fikirkan untuk mensejahterakan para perawat, ” ucapnya.
Syarifuddin memastikan, nasib para perawat yang berstatus honores sempat bimbang dengan adanya regulasi yang akan menghapus tenaga honorer.
“Dari RDP kali ini, diharapkan ada solusi terbaik, untuk perbaikan nasib para perawat yang mengabdi tanpa kenal lelah, apalagi disaat COVID-19 saat itu. Kalau terkait anggaran, DPRD Kukar akan mendukung secara penuh dibidang kesehatan,” paparnya.(Adv29/andri)