24 C
Samarinda
Sunday, May 22, 2022

Pemotongan DBH, Rasid: Pemkab Kukar Harus Rajin Komunikasi ke Pemerintah Pusat

HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG DPRD Kutai Kartanegara(Kukar) Senin 12 Juli 2021 menggelar sidang paripurna membahas pandangan Fraksi-fraksi di DPRD Kukar terhadap Laporan Pertangungjawaban(LPJ) APBD Kukar 2020,serta tanggapan Pemkab Kukar terhadap pandangan Legeslatif tersebut.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Abdul Rasid beserta Wakil Ketua Alif Turiadi. Sedangkan yang mewakili Pemkab Kukar adalah Sekda Sunggono.

Rasid menyampaikan secara umum pandangan Fraksi-fraksi terhadap LPJ APBD Kukar 2020, hampir rata-rata perwakilan Parpol mengapresiasi Pemkab Kukar yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) yang ke 8 kalinya, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rasid juga menyebut, hutang denga pihak ketiga di tahun lalu, jangan terulang lagi di tahun ini.

“Kegiatan banyak berjalan mendekati akhir tahun, sehingga menyebabkan hutang dan SILPA, DPRD tidak mau terulang lagi di APBD 2021, ” pinta Rasid.

Selain itu, Rasid menyampaikan masukan, terkait peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang kian menurun, bisa memakai strategi pengelolaan maksimal terhadap aset milik Pemkab Kukar, seperti Hotel-hotel, Pulau Kumala, Taman Kota Raja (TKR) TENGGARONG, serta aset lainnya seperti Rice Procecing Unit (RPU) TENGGARONG Seberang.

“Pemkab Kukar juga harus rajin berkomunikasi dengan pemerintah Pusat, dan meminta jangan ada lagi pemotongan DBH (Dana Bagi Hasil) yang merugikan Kukar, ” tegas Rasid.

Sekda Sunggono yang mendengar masukan dan kritikan dari DPRD Kukar, mengucapkan terima kasih atas tanggapan yanh disampaikan legeslatif terkait LPJ APBD Kukar 2020. Masukan yang disampaikan mitra Pemkab tersebut, menjadi bahan evaluasi dalam realisasi APBD tahun ini.

“Tujuan Pemkab dan DPRD Kukar sama, ingin penggunaan APBD menjadi lebih baik lagi, ” pungkasnya. (Andri/advertorial)

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU