Pemkab Kukar Diminta Benahi Administrasi Agar Dapat Bankeu Lebih Besar
Anggota Banggar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry saat memaparkan evaluasi penyaluran Bankeu di Kantor Bupati Kukar. (andri/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Badan Anggaran DPRD Kaltim, Kamis 22 April 2021, mendatangi Kantor Bupati Kutai Kertanegara dengan maksud mengevaluasi penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim yang dikucurkan pada tahun 2020 dan 2021.
Ada beberapa catatan penting terurai dari pertemuan yang berlangsung di ruang eksekutif. Rombongan Banggar diterima staf ahli bidang pembangunan dan SDM, Wicaksono Subagio, dan perwakilan OPD.
Dari gedung Karang Paci, hadir Sarkowi V Zahry, Baharuddin Demmu, Ely Hartati Rasyid, Rima Hartati, dan Veridiana Huraq Wang.
Ketua rombongan Banggar, Sarkowi menyebut, saat ini, beberapa kegiatan infrastruktur yang dananya bersumber dari Bankeu Kaltim 2020, ada yang belum dibayarkan oleh Pemkab Kukar kepada rekanan.
Adapun Bankeu Kaltim 2021 teranggarkan untuk Kukar Rp 120 miliar. Namun, ini masih menunggu proses asistensi yang belum kelar untuk Kukar dan Kubar.
“Saya dapat kabar terbaru, sampai malam kemarin, Rabu 21 April 2021, persyaratan mendapatkan Bankeu belum dilengkapi pihak Pemkab Kukar, ” ucap politisi Golkar tersebut.
Sarkowi menyayangkan jika Pemkab Kukar tidak bisa menikmati Bankeu Kaltim tersebut. Mengingat kabupaten dan kota lainnya sangat berharap dengan Bankeu untuk menopang pembangunan.
Jika memang ada administrasi harus dilengkapi, dia minta segera dilakukan oleh Pemkab Kukar.
“Jika proses administrasinya bagus, maka ke depannya bisa dapat porsi Bankeu lebih besar lagi, ” jelasnya.
Masih menurut Owi, panggilan akrabnya, untuk mendapatkan Bankeu ada persyaratan yang harus dilengkapi, yang rata-rata usulannya terkait infrastruktur, seperti prosposal usulan, rekomendasi kecamatan dan desa, hingga status lahan dan aset yang harus jelas.
“Bankeu ini sangat berarti untuk pembangunan yang tidak terakomodir di APBD Kukar. Ada 15 tahun usulan perbaikan tidak terakomodir, akhirnya bisa ter-cover di Bankeu Kaltim, ” ucap mantan wartawan tersebut.
Menanggapi sorotan DPRD Kaltim tersebut, Kabag Pembangunan Setkab Kukar Agus Suharto menyebut, berkas kelengkapan untuk mendapatkan Bankeu sudah rampung dan diserahkan ke Pemprov Kaltim.
“Selasa 20 April 2021 kemarin, berkas sudah kita serahkan ke Pemprov, ini sambil menunggu proses asistensi saja, ” jelasnya.
Mantan Sekretaris Bappeda Kukar ini menambahkan, yang membuat persyaratan terkendala adalah terkait surat edaran Gubernur per tanggal 15 Februari 2021 yang menekankan penggabungan kegiatan hingga Rp 2,5 miliar.
“Ini agak berat dilakukan karena lokasi kegiatan berbeda, dan setiap kegiatan anggaran kebutuhannya berbeda-beda, ” ucap Suharto.
BAYAR UTANG KONTRAKTOR
Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono memastikan, pembayaran utang Pemkab Kukar ke rekanan masih terus berproses sampai sekarang.
Asal persyaratan pencairan lengkap, pasti dibayarkan ke kontraktor.
“Dananya sudah stand by, persyaratan pencairan saja yang belum lengkap, ini yang membuat proses pembayaran utang agak molor melewati Maret 2021 sesuai kesepakatan bersama, ” tegas Sunggono.
Penulis: Andri
Editor: MH Amal
Pos terkait
Terbaru
