HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi membantah bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kaltim pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 turun dibanding tahun sebelumnya.
Justru ia menilai pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, Kaltim hanya mendapatkan 49 persen angka partisipasi pemilih. Namun tahun ini, sudah meningkat menjadi 52 persen.
“Kata siapa turun? Bagus, tidak ada masalah. Justru naik dari 49 persen menjadi 52 persen. Saya ini mengikuti perkembangannya terus,” bantah Wagub Hadi Mulyadi.
Dari 9 Kabupaten/kota di Kaltim yang melaksanakan Pilkada serentak, diakui Hadi Mulyadi, hanya Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang mengalami persentase turun untuk partisipasi pemilih. “Dari semua naik, kecuali Kukar,” ungkapnya.
Diketahui bersama, Daftar Pemilihan Tetap (DPT) di Kukar sebanyak 488.055. Pada Pilkada 2020, paslon Edi-Rendi memperoleh suara 200.632 dan Kolom Kosong memperoleh suara 70.507 dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 278.175. Sedangkan, tidak memberikan Hak pilih di Pilkada 209.880 suara.
Walaupun sedikit mengalami kenaikan angka partisipasi pemilih di Kaltim, namun Hadi menyebut memang persentase tersebut masih di bawah standar dari yang diinginkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yakni 70 persen. Bahkan KPU RI mentarget partisipasi pemilih sebesar 75,5 persen dianggap terlalu “over”.
“Kaltim memang, cuma masih di bawah standar Kemendagri. Apalagi KPU 75 persen, itu kebesaran. Tapi secara umum naik, kalau ditotal semua naik, kecuali Kukar,” pungkasnya.
Wagub Hadi Mulyadi menyebut, saat ini tahapan Pilkada sudah hampir masuk babak akhir. Pemprov Kaltim pun telah menerima laporan-laporan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut dari masing-masing penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.
Disinggung soal kemungkinan pengaduan dari KPU atapun Bawaslu terkait adanya sengketa Pilkada, Mantan Legislator Senayan ini mengaku pihaknya hanya mendapat laporan dari penyelenggaraan di Samarinda.
“Yang ada Samarinda, yang lain tidak ada. Yang pasti, itu kan kita serahkan ke KPU dan Bawaslu, bukan provinsi,” pungkasnya.
Penulis : Ningsih
Editor : Amin
