src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">

HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mendorong sektor pariwisata tidak lagi sekadar menjadi pelengkap, tetapi harus menjadi salah satu mesin utama ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2026 sekaligus paparan draf final revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA), pada Rabu, 12 Agustus 2026 di Ruang RPJPD Bapelitbang.
“Kebijakan efisiensi pemerintah pusat, termasuk berkurangnya transfer ke daerah, harus disikapi dengan kreativitas dalam menggali sumber pendapatan baru,” jelasnya.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa Berau memiliki kekayaan alam yang selama ini belum dikelola secara maksimal sebagai kekuatan ekonomi. Ia menilai Berau kini berada pada fase penting dalam melakukan transisi ekonomi dari ketergantungan terhadap sektor pertambangan menuju sektor pariwisata.
Dirinya bahkan mendorong Berau belajar dari daerah seperti Bali dan Yogyakarta yang dinilai berhasil menjadikan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi karena dikelola secara serius, termasuk dengan mengembangkan ekonomi kreatif dan UMKM.
“Kenapa kita tertinggal dengan Jogja, dengan Bali? Karena mereka sangat konsentrasi terhadap pariwisata. Mereka serius membangun sumber pariwisata, termasuk ekonomi kreatif dan UMKM,” ujarnya.
Bupati menegaskan, pembangunan pariwisata tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan potensi yang tersebar di 13 kecamatan, 100 kampung dan 10 kelurahan, seluruh perangkat daerah harus mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya.
Menurutnya, hampir setiap wilayah di Berau memiliki karakter dan potensi wisata masing-masing, mulai dari wisata bahari, alam, sejarah, budaya hingga produk unggulan seperti cokelat. “Bukan hanya menjadi tugas pariwisata saja, tetapi menjadi tugas di OPD masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” katanya.
Ia mencontohkan kawasan Kepulauan Derawan, Maratua, Kakaban hingga Labuan Cermin yang memiliki daya tarik wisata berkelas dunia. Namun, kekayaan tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang serius. Salah satu perhatian utama Sri adalah persoalan sampah.
Ia meminta masyarakat, pemerintah kampung, pelaku usaha hingga pengelola resor bersama-sama menjaga kebersihan kawasan wisata. “Ketika kita memahami tentang Sapta Pesona, salah satunya adalah kebersihan. Sehingga kebersihan, keindahan, kenyamanan itu tidak lepas dari yang namanya pariwisata,” jelasnya.
Sri menekankan bahwa paradigma pembangunan pariwisata Berau harus berubah. Keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya wisatawan yang datang, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dan seberapa kuat alam serta budaya tetap terjaga. “Paradigma kita tidak boleh hanya terbatas pada mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya atau memikirkan kuantitas semata,” tuturnya.
Ia ingin wisatawan yang datang ke Berau mendapatkan pengalaman yang berkualitas, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, namun tidak meninggalkan kerusakan terhadap lingkungan. Karena itu, konsep sustainable water-based tourism atau pariwisata berbasis air yang berkelanjutan menjadi arah penting dalam revisi RIPPDA Berau.
Konsep tersebut dinilai relevan dengan karakter Berau yang memiliki kekayaan laut, pulau, sungai, dan kawasan pesisir. Pengembangannya harus memperhatikan daya dukung lingkungan. “Kita ingin laut kita tetap biru sebagai sumber kesejahteraan tanpa eksploitasi. Karena itu prinsip konsep daya dukung lingkungan harus menjadi pertimbangan yang penting dalam pengembangan destinasi wisata Berau,” tegasnya.
Bupati juga meminta agar pengembangan destinasi wisata dilakukan dengan memperhatikan zonasi ekologis, khususnya di kawasan laut dan pesisir yang memiliki nilai konservasi tinggi.
Dirinya mengingatkan, pembangunan yang terlalu agresif tanpa memperhitungkan kemampuan alam justru dapat mengancam aset wisata Berau sendiri. “Jangan sampai karena ingin mengejar pertumbuhan pariwisata dalam jangka pendek, kita justru merusak aset wisata yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi kebanggaan kita dalam waktu yang sangat panjang,” bebernya.
Bagi Sri, revisi RIPPDA bukan sekadar pembaruan dokumen perencanaan, tetapi menjadi pijakan untuk memastikan transformasi ekonomi Berau berjalan terarah. “Pariwisata diharapkan mampu menjadi sumber kesejahteraan baru yang bertahan dalam jangka panjang, tanpa mengorbankan alam dan identitas budaya daerah,” pungkasnya. (Adv74/Riska)