24.4 C
Samarinda
Saturday, June 25, 2022

Paripurna DPRD Kaltim Diwarnai Interupsi Pedas, Ini yang Diminta

HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Suasana rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-12 diwarnai dengan interupsi “pedas” dari beberapa anggota dewan, diantaranya terkait penolakan Makmur HAPK untuk memimpin rapat Paripurna.

Instruksi keras disampaikan oleh anggota fraksi Golkar Yusuf Mustofa. Menurutnya, seharusnya Makmur HAPK legowo atas keputusan partai yang telah memutuskan untuk menggantinya dengan Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Dia menilai, rotasi dalam alat kelengkapan dewan (AKD) adalah suatu hal yang lumrah dan wajar dan bisa saja terjadi pada anggota dewan yang lain.

“Ini untuk kepentingan partai Golkar ke depan. Karena pergantian antar waktu merupakan rotasi AKD itu wajar dan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk saya. Makanya saya minta kepada Pak Makmur, dengan rotasi ini dari pak Makmur ke Hasan, saya rasa harus jiwa besar menerima karena sudah ada putusan partai,” ujarnya, Selasa 10 Mei 2022.

Seperti diketahui, kata dia, proses hukum juga sudah dilakukan oleh pihak Makmur HAPK dan telah mendapatkan putusan yang inkracht dari Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Yang mana, kata dia, putusan yang telah ingkrah memiliki kekuatan hukum.

“Setelah kasasi dia (Makmur HAPK, red) cabut, artinya perkara ini inkracht, berkekuatan hukum. Ini menjadi landasan pertimbangan yang kuat bahwa ini final, ” katanya.

Untuk itu, Yusuf Mustofa mengusulkan untuk membuat surat kembali dari Lembaga DPRD Kaltim yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri terkait putusan tersebut.

“Kalau surat dari Gubernur ke Mendagri sifatnya hanya administrasi saja, karena kebijakan yang menentukan layak atau tidaknya itu adalah Mendagri, bukan Gubernur, karena dasarnya sudah ada, ” katanya.

“Jadi, kita minta surat DPR agar sebagai lembaga mengirim surat kembali ke Mendagri. Tapi tidak melalui Gubernur, melainkan ke Mendagri langsung. Mudahan prosesnya cepat,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK yang dikonfirmasi mengenai instruksi yang disampaikan rekan sejawadnya di fraksi Golkar tersebut mengatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya masalah itu ke tanah hukum.

“Ada proses hukum, tidak boleh saya jawab. Bukan saya membocorkan SK, silakan saja. Karena kita sekarang harus membuktikan dengan proses hukum, kalah atau menang dan sebagainya. Tunggu saja, ” imbuhnya.

Penulis : Ningsih

Komentar
- Advertisement -

LIHAT JUGA

- Advertisement -

TERBARU