Menyoal “Komoditas” Perempuan Dalam Perhelatan Pesta Demokrasi
Diskusi para pegiat demokrasi membahas peran perempuan dalam politik. (puput/headlinekaltim.co) HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – YLBHI-LBH Samarinda bersama Savrinadeya Support Group menggelar diskusi bertema membongkar agenda penindasan dalam pertarungan politik 2024. Diskusi inimenyoroti diskriminasi terhadap peran perempuan yang terus menjadi momok di setiap pesta demokrasi. Kegiatan tersebut berlangsung di di Gate 11.11 Coffee & Tea Samarinda, Minggu 14 Januari 2024.
Mengundang berbagai pemantik untuk membicarakan lebih mendalam polemik yang terjadi. Di antaranya LBH Samarinda yang diwakilkan Fathul Huda, Pokja 30 yang di wakilkan Buyung Marajo dan Perempuan Mahardika yang diwakilkan oleh Refinaya.
Janji-janji politik seringkali masih melupakan permasalahan kaum perempuan, ini terlihat jelas. Buyung Marajo selaku Koordinator Pokja 30 menjelaskan bahwa adanya anggaran yang tidak sepenuhnya untuk mendorong partisipasi perempuan.
“Anggaran APBD di Kaltim digunakan untuk belanja birokrasi dan perjalanan dinas. Lantas bagaiamana kita akan membuat pembangunan SDM secara maksimal,” ungkap Buyung.
Selain itu, Buyung menyebut dalam sektor pendidikan adanya pembiayaan untuk Bosnas dan Bosda. Sedangkan pendidikan di Indonesia saat ini hanya berfokus pada kompetisi dan tidak memaksimalkan kemampuan berfikir untuk memecahkan masalah.
Perempuan Mahardika Samarinda, Refinaya juga mengungkapkan bagaimana perempuan yang terlibat dalam pertarungan politik lantas tidak bisa dikatakan mewakili perempuan itu sendiri. “Tidak ada langkah yang konkret untuk membongkar dan memperbaiki sistem politik yang seringkali masih mendiskriminasi perempuan,” ungkap Perempuan yang kerap di sapa Naya.
Lebih lanjut, Direktur LBH Samarinda Fathul Huda menyebut pembahasan kuota pencalonan 30% yang hanya sebagai standar karena angka tersebut bukan kuota keterwakilan di parlemen. “Subtansi politik akan memiliki pengaruh dalam setiap kebijakan sementara ketepatan peaspektif kesetaraan gender bahkan tidak dimiliki oleh masing-masing politisi,” urai Fathul.
Dia menekankan, perspektif yang dimaksud ialah yang berkaitan dengan perspektif HAM di mana mencakup perlindungan perempuan dan anak, ekonomi, kesejahteraan, dan lainnya. “Partisipasi perempuan, ruang hidup yang layak, dan kesejahteraan lainnya juga harus dimiliki oleh perempuan,” pungkasnya.
Untuk itu, LBH Samarinda berkolaborasi bersama Savrinadeya Support Group akan terus mendorong ruang aman untuk setiap kelompok rentan di masyarakat kita. Bukan hanya sekadar pada momentum pesta demokrasi yang hanya mengkomodifikasi peran perempuan. (Puput)
Ikuti Saluran whatsapp Headline Kaltim dan Google News Headline Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya
Related posts
Terbaru
