HEADLINEKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Gagasan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal bantuan program bantuan subsidi upah (SBU) Rp 600.000 yang juga diberikan pada guru honorer disambut baik.
Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, guru honorer belum bisa menerima bantuan karena pihaknya masih terkendala dengan data di BPJS Ketenagakerjaan.
Meskipun begitu, ia memastikan, Kemendikbud tetap memperjuangkan bantuan tersebut. “Memang bantuan untuk guru honorer merupakan suatu hal yang menjadi bagian dari perjuangan kami,” kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X di DPR RI, Kamis (27/8/2020), dilansir dari kompas.com.
“Pada saat ini, alasannya kenapa belum bisa kami diumumkan karena masih ada checking dan validasi dengan data di BPJS,” tutur dia.
Nadiem mengaku tidak ingin ada tumpang tindih bantuan. Sebab, ada bantuan juga dari pemerintah terkait subsidi gaji sebesar Rp 600.000.
“Kami harus mereferensi dulu data BPJS, karena di situ lah sudah ada program pembantuan tunai dan kami harus memastikan tidak ada tumpang tindih,” ujar Mendikbud Nadiem.
“Jadi itu alasan hari ini belum disebutkan dulu. mari kita tunggu hasil dari data tersebut,” tutur dia.
BERHARAP DICAIRKAN
Dinas Pendidikan Berau mengapresiasi wacana bantuan subsidi upah buat guru honorer laiknya pekerja swasta. Pasalnya, bantuan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan tersebut, diyakini sangat membantu tenaga pengajar honorer di masa pandemi Covid-19.
“Tentu kita menyambut baik program tersebut, harapannya agar segera dicairkan,” ucap Sekretaris Disdik Berau, Suprapto, Kamis 27 Agustus 2020.
Dia mengakui pernah dimintai data oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau soal jumlah guru honorer non-PNS di Bumi Batiwakkal.
Diketahui, bantuan subsidi upah Rp 600.000 selama 4 bulan, disalurkan Kementrian Tenaga Kerja melalui BPJAMSOSTEK khususnya bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Guru honorer termasuk jadi calon penerima.
“Iya, kemarin ada pihak BPKAD minta data ke kami. Kami juga sudah serahkan semua data guru honorer di lingkup Disdik Berau ke mereka” jelasnya.
Dia menyebutkan sebanyak 2.330 calon penerima telah dikirim datanya baik dari pekerja tidak tetap (PTT), hingga honorer sekolah.
“Rinciannya itu PTT sebanyak 1.513 orang. Guru honorer sebanyak 815 dan terakhir KBA di lingkup Disdik sebanyak 2 orang saja,” jelasnya.
Di masa yang serba tak menentu saat ini, bantuan dari pemerintah pusat dirasa menjadi solusi bagi para tenaga honorer.
Suprapto berharap agar bantuan tersebut direalisasikan. Bahkan, tak hanya dijalankan selama 4 bulan. Melainkan hingga berakhirnya pandemi Covid-19.
“Kalau bisa sih seterusnya sampai pandemi hilang. Karena adanya virus ini, Kondisi ekonomi masyarakat khususnya tenaga pengajar honorer belum benar-benar membaik,” tutupnya.
Penulis: Sofi