HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Masyarakat Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat sepakat menolak operasional perusahaan kelapa sawit PT Puncak Panglima Perkasa (P3). Warga menanggap kehadiran kebun sawit akan merusak tanah dan hukum adat yang ada.
“Kami sepakat menolak operasional perusahaan P3 di wilayah kami,” ucap Kades Kedang Ipil, Kuspawansyah, Kamis 8 Agustus 2024, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Kukar.
Secara umum, masyatakat menolak hadirnya perusahaan kelapa sawit PT P3. Namun seperti biasa, pola yang dilakukan perusahaan adalah mengimingi warga untuk jadi karyawan.
“Infonya, ada pengurus adat yang direkrut jadi Humas perusahaan, tapi yang bersangkutan atas nama pribadi, bukan pengurus adat,” tegas Kades.
Warga yang menolak keberadaan perusahaan kelapa sawit tersebut, jelas Kades, punya alasan kuat yaitu menyelamatkan hutan masyarakat adat yang selama ini menghidupi masyarakat Kedang Ipil.
“Kami kan sudah urus Perda masyarakat hukum adat Kedang Ipil, ini tinggal menunggu penetapannya saja,” kata Kuswansyah.
Komisi II DPRD Kukar Sopan Sopian mengaku sangat mendukung sikap masyarakat adat Kedang Ipil. “Tapi masyarakat harus kompak juga menolaknya, jangan sampai ada yang setuju jika ingin mempertahankan masyarakat adat,” ucapnya.
Kata Sopan, potensi Kedang Ipil sangat luar biasa karena punya beberapa tradisi yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda. Seperti Belian dan Netuk Beham. Jika masyarakat konsiten menolak , maka izin operasional perusahaan tak akan terbit.
“Jika sudah ada perusahaan di sana, khawatir akan menggeser hukum adat yang selama ini terbangun dan terjaga,” tegas Sopan.
Perwakilan perusahaan PT P3 yang hadir dalam rapat, Ruliyan, tidak mau berbicara banyak kepada media. “Saya no komen ya,” katanya.(Andri)
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
