HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG- Usai menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Kukar, Senin 13 Mei 2024, Aliansi Mahasiswa Unikarta (AMU) melanjutkan aksi ke gedung wakil rakyat. Kedatangan puluhan mahasiswa tersebut, diterima langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.
Koordinator aksi Zulhansyah dan perwakilan AMU diterima di ruang Banmus. Abdul Rasid ditemani beberapa anggota DPRD Kukar, di antaranya Ahmad Zulfiansyah dan Salehudin.
Zulhansyah menyebut, APBD Kukar 2024 yang terbilang jumbo, mencapai Rp 12,6 triliun, punya beberapa item kegiatan yang terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran. Seperti kegiatan perjalanan dinas pegawai.
“Kami sudah bedah APBD 2024, masa perjalanan dinas keseluruhan mencapai Rp 437 miliar, yang paling besar ada di Disdikbud dan DPRD Kukar,” jelasnya.
Lucunya lagi, sebut Zulhan, anggaran perjalanan dinas yang besar, tapi PDAM Kukar alami defisit anggaran sehingga memaksa dilakukan penyesuaian tarif yang dibebankan ke pelanggan PDAM.
“Seharusnya, anggaran perjalanan dinas yang besar bisa dialihkan untuk subsidi ke PDAM,” tegasnya.
Zulhan bersama rekan-rekannya mendesak dilakukan pemangkasan anggaran yang dinilai pemborosan dan dialihkan untuk keperluan yang tepat sasaran buat masyarakat.
“Dengan APBD yang besar, seharusnya bisa seluruh pelajar dari TK, SD dan SMP diberikan seragam sekolah gratis,” tegasnya lagi.
Anggota DPRD Kukar Ahmad Zulfiansyah menegaskan permintaan pemangkasan tidak bisa dipenuhi. “Itu APBD sudah menjadi dokumen negara, tidak bisa seenaknya diubah-ubah, jika kami bebas mengubah dokumen negara, kami bisa terkena masalah hukum,” ucapnya.
Mahasiswa, kata Zulfiansyah, harus memahami bahwa angka hampir Rp 13 triliun tersebut merupakan asumsi Pemkab dan DPRD Kukar. “Nah, bisa dilihatnya Kukar dapat berapa, di realisasi triwulan 3 dan 4 APBD berjalan,” terangnya.
Soal PDAM, Rasid menjelaskan bahwa DPRD sudah meminta agar dalam menjalankan operasional tidak mengambil untung berlebih. Perhatikan pelayanan ke masyarakat dengan baik.
Selain itu, di APBD juga sudah teranggarkan bantuan pendidikan dan beasiswa untuk masyarakat tidak mampu. “Saya minta mahasiswa dan DPRD ikut mengawal proses tuntutan yang disampaikan mahasiswa,” pungkasnya.(Andri)