src="https://news.google.com/swg/js/v1/swg-basic.js">
Sekda Kukar Sunggono. (Andri/headlinekaltim.co)HEADLINEKALTIM.CO, TENGGARONG – Pendapatan Kukar yang berpotensi alami penurunan di tahun depan memaksa Pemkab Kutai Kartanegara melakukan evaluasi sektor belanja pegawai.
“Belanja pegawai Kukar sering menjadi sorotan publik karena terlalu besar jumlahnya, setiap tahun mencapai Rp 1,9 triliun,” ucap Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, kepada Headlinekaltim.co.
“Saat ini, belanja pegawai yang besar dari bayar gaji, tunjangan guru dan tenaga kesehatan,” sambung mantan Camat Muara Badak ini.
Sekda menargetkan, penyesuaian belanja sudah bisa selesai pada akhir tahun sebelum pengesahan APBD 2022. Jadi, sudah bisa dilakukan sinkronisasi dengan asumsi besaran pendapatan Kukar yang diterima dari pembagian DBH oleh Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid menyebut APBD Kukar tahun depan diperkirakan mengalami penurunan. Sementara, dibebani dengan belanja pegawai Kukar hampir Rp 2 triliun.
“Kasihan juga, kalau belanja untuk pembangunan masyarakat lebih kecil dari belanja pegawai, ” ucap Rasid.
Rasid memperkirakan pendapatan Kukar tahun depan menyusut sekitar Rp 400 miliar. Patut ada pemilahan belanja yang urgen dan prioritas.
“Pembangunan untuk peningkatan SDM menjadi prioritas di tengah anggaran daerah yang menyusut,” sebutnya.
Kabid Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Dahlan mengatakan, jumlah PNS Kukar saat ini berjumlah 13.514 orang.
Jumlah ini memang banyak dan kerap jadi sorotan. “Yang menjadi masalah kepegawaian saat ini, rendahnya profesionalisme ASN Kukar dan belum optimalnya pengembangan kompetensi PNS untuk mengukur indeks profesionalisme,” paparnya.
Penulis: Andri
Editor: MH Amal