HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Tidak aktifnya (mati suri) Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) di Tenggarong sejak tahun 2018 yang tak menerima mahasiswa baru, membuat sejumlah pihak prihatin. Tak terkecuali, DPRD Kaltim.
Padahal, pelestarian seni budaya untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Kaltim melalui pendidikan tinggi ISBI, sangat diperlukan sebagai persiapan ibu kota negara (IKN).
Masalah ISBI ini kembali mencuat saat Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asisten I Pemprov Kaltim HM Jauhar Effendi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim Anwar Sanusi, Kepala Biro Kesra Pemprov Kaltim Andi M Ishak dan OPD terkait.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub mengatakan, berbagai penyebab mandeknya proses penerimaan mahasiswa di ISBI Kaltim menjadi catatan penting pihaknya.
Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi antar pihak terkait untuk mencari tahu kendala, masalah dan solusinya. Ini agar ISBI Kaltim tetap dapat berlanjut. Dan tahun 2022 mendatang sudah dapat menerima mahasiswa kembali.
“Ini catatan penting bagi kita. Saya berharap agar ISBI jangan sampai surut. Kita benahi sisi mana saja yang harus diperbaiki, ditindaklanjuti. Harapan kami supaya ISBI tidak berhenti, sayang kan. Ini sudah dirintis dengan kerja keras dan sekarang hanya tinggal berjalan saja, apalagi kita menghadapi IKN,” ucapnya saat memimpin RDP di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Selasa 6 Juli 2021.
Sementara itu, Asisten I Pemprov Kaltim HM Jauhar Effendi menyebut, masalah ISBI Kaltim muncul karena persoalan pengajuan sertifikat lahan dari Pemkab Kukar ke Kementerian Pendidikan yang dialihkan ke Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang berlarut-larut.
Sehingga Pemprov Kaltim terus berupaya melakukan komunikasi kepada anggota DPR RI Dapil Kaltim untuk menjembatani komunikasi dengan pihak Kemenristekdikti.
“Kemarin sudah ada komunikasi-komunikasi soal ini, kemungkinan tidak disampaikan ke Kemenristekdikti. Ke depan, kita bersama DPRD dan DPR duduk bersama. Kami merancang FGD yang melibatkan pemangku kepentingan,” ucapnya.
Diakuinya, lulusan ISBI Kaltim memiliki kualitas yang sangat bagus. Bahkan secara karir, mereka mampu menembus level pekerjaan lintas sektor. Dirinya pun sepakat dengan Komisi IV DPRD Kaltim untuk kembali menghidupkan ISBI Kaltim.
“Lulusan ISBI Kaltim kualitasnya bagus dan mereka tidak ada yang menganggur. Di Kaltim sendiri, animo masyarakat tinggi tapi memang kita ada kendala kemarin. Dan kami sepakat agar ini diteruskan. Kami minta dukungan untuk menggenjot Kemenristekdikti untuk menerbitkan surat sertifikat lahan,” katanya.
Penulis : Ningsih
