HEADLINEKALTIM.CO, SAMARINDA – Kolom Kosong pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kalimantan Timur, hadir di Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Dua-duanya kalah telak dari pasangan calon tunggal.
Edi Damansyah-Rendi Solihin memperoleh persentase 70,6 persen jauh meninggalkan kolom kosong 29,4 persen pada real count KPU.
Sedangkan, Rahmad Masud-Tohari meraup persentase 61,8 persen mengalahkan kolom kosong di Kota Beriman hanya 38,2 persen.
Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai kalahnya kolom kosong tak terlepas dari apatisme masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Ada dua hal krusial penyebab kekalahan kotak kosong. Pertama, kolom kosong “gagal” mengkanalisasi keresahan kolektif masyarakat. Kedua, kolom kosong kalah segala hal termasuk infrastruktur politik yang tidak memadai,” ujar Castro, sapaan akrab Herdiansyah Hamzah.
Castro menambahkan, tidak adanya figur menonjol yang bisa merepresentasikan gerakan turut penyebab kekalahan kolom kosong.
“Walhasil, keresahan itu justru berujung apatisme, yang enggan disalurkan ke TPS. Intinya, keresahan itu gagal dimobilisasi ke bilik suara,” ujarnya.
Adapun, gerakan kotak kosong yang tak punya infrastruktur politik membuat gerakannya tidak terorganisir dengan baik. Bahkan cenderung hanya terkonsentrasi di jantung perkotaan.
“Tidak menyebar rata sampai struktur pemerintahan terkecil seperti desa hingga RT,” ujar Castro.
Menurut Castro, oligarki di Indonesia saat ini banyak menyandera partai politik. Hal ini mendorong fenomena kolom kosong terjadi di Pilkada yang dikendalikan kelompok tertentu.
Ia tak sependapat jika partai politik disebut bersenyawa dengan kelompok oligarki. “Partai tidak bersenyawa dengan oligarki, tapi justru oligarki yang saat ini sedang menyandera partai politik,” katanya.
Oligarki yang menyandera partai politik membuat demokrasi tidak jalan di tubuh partai itu sendiri. Penentuan pengurus partai politik, Paslon hingga anggota legislatif ditentukan para oligarki.
“Dominasi dalam segala hal berada di tangan oligarki membuat tidak akan ada demokrasi internal, karena kebijakan partai hanya ditentukan para oligarki ini. Termasuk ruang bagi kader-kader mumpuni juga sempit bahkan cenderung tertutup,” kata Castro.
Pada Pilkada serentak 2015 terdapat 5 daerah di Indonesia terjadi Paslon tunggal dan kolom kosong bersaing. Kemudian, fenomena kolom kosong berlanjut Pilkada Serentak 2017 sebanyak 9 daerah.
Pada Pilkada Serentak 2018 sejumlah 16 daerah. Lalu, perhelatan Pilkada Serentak 2020 angkanya mencapai 25 daerah termasuk di Kaltim yakni Balikpapan dan Kutai Kartanegara.
Penulis : Amin
Editor: MH Amal
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
